Jakarta: Pemerintah memiliki program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/KDKMP) hingga Makan Bergizi Gratis (MBG). Optimalisasi program-program itu diperlukan untuk mendongkrak ekonomi masyarakat.
"MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak, tetapi juga berpotensi menggerakkan ekonomi lokal," kata Wakil Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI), Syurya Muhammad Nur, dalam keterangan tertulis, Kamis, 19 November 2026.
Baca Juga :
Pramono: Truk Kopdes Parkir di Lahan Rorotan Hanya Sementara
Hal itu disampaikan Syurya dalam Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Implementasi dan Penguatan Program Prioritas Nasional. Kopdes, kata dia, dapat menjadi instrumen penguatan kelembagaan ekonomi desa, memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok, serta membuka peluang usaha bagi pelaku ekonomi lokal.
"Program MBG dan Kopdes memiliki manfaat yang sangat besar bagi masyarakat. Keduanya bukan sekadar program pemerintah, tetapi merupakan investasi sosial dan ekonomi untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kebermanfaatannya harus terus dioptimalkan," ujar Syurya.
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil temuan awal Tim Riset HSI di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada 22 Oktober hingga 12 November 2026, pelaksanaan MBG telah memberikan kontribusi terhadap pemenuhan gizi anak-anak, termasuk di wilayah terpencil.
"Program ini juga membuka peluang ekonomi bagi petani, peternak, UMKM, dan tenaga kerja lokal yang terlibat dalam penyediaan maupun distribusi makanan," kata Syurya.
Ilustrasi Koperasi Desa Merah Putih. Foto: Antara.
Syurya menilai dampak berganda atau multiplier effect MBG perlu terus diperluas. Dengan memperkuat keterlibatan produsen pangan lokal, program ini dapat menciptakan hubungan antara peningkatan kualitas gizi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
"Bayangkan jika kebutuhan bahan pangan untuk MBG dapat dipenuhi secara optimal oleh petani, peternak, koperasi, BUMDes, dan UMKM di daerah. Maka manfaatnya tidak berhenti pada anak-anak yang menerima makanan bergizi, tetapi juga menghidupkan aktivitas ekonomi masyarakat," jelas Syurya.
Hasil temuan awal riset HSI menunjukkan sejumlah perkembangan positif. Di antaranya KDMP Metuk, Boyolali, yang mengembangkan usaha melalui layanan grosir, kemitraan UMKM, QRIS, dan aplikasi seluler. Kerja sama dengan Bank Jateng juga membuka peluang pembiayaan hingga Rp3 miliar per koperasi. Selain itu, sebanyak 252 KDKMP dilibatkan Bulog Magelang dalam distribusi beras SPHP.
"Ini menunjukkan bahwa Kopdes memiliki peluang untuk berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi desa. Tinggal bagaimana model bisnisnya diperkuat, manajemennya dibuat profesional, dan jejaring kemitraannya diperluas," kata Syurya.
Syurya menilai MBG dan Kopdes memiliki peluang untuk saling memperkuat. Menurut Syurya, integrasi kedua program tersebut dapat membentuk rantai ekonomi yang produktif dari desa. Petani memperoleh kepastian pasar, UMKM mendapatkan peluang usaha, koperasi memiliki aktivitas ekonomi, sementara penerima manfaat MBG memperoleh akses makanan bergizi.
Syurya juga menekankan bahwa evaluasi program prioritas nasional perlu dilakukan secara objektif, terukur, dan berbasis bukti lapangan.
"Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta membangun komunikasi publik yang transparan," kata Syurya.




