JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2015-2019 Saut Situmorang menilai sudah ada peristiwa pidana dalam kasus endorsement atau pengadaan jasa influenser oleh pemerintah sebesar Rp14,7 miliar ke perusahaan Raffi Ahmad.
Ia menyinggung dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan jasa influenser tersebut.
"Ini sudah kemahalan, udah prosesnya nggak bener, conflict of interest, terus uang itu dikembaliin. Mengembalikan itu saya bilang itu bukan kemudian selesai begitu aja," ujarnya dalam dialog Sapa Indonesia Malam KompasTV, Kamis (19/11/2026).
"Karena peristiwa pidananya sudah terjadi, ada konflik kepentingan di sana."
Saut menilai Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, semestinya paham mengenai tugasnya, serta apa yang seharusnya atau tidak seharusnya dilakukan.
Baca Juga: KPK Respons soal Raffi Ahmad Ngaku Pernah Konsultasi terkait Pekerjaannya pada 2024
Terkait tempus atau waktu terjadinya peristiwa pengadaan jasa influenser itu sebelum atau sesudah Raffi diangkat jadi Utusan Khusus Presiden, ia memandang penyelidik dan penyidik KPK akan lebih paham mengenai hal tersebut.
Meskipun begitu, Saut mendorong KPK tidak menunggu-nunggu lagi untuk mengusut pengadaan jasa influenser yang menyeret Raffi Ahmad.
"KPK itu sudah harusnya menerima laporan, laporan ICW (Indonesia Corruption Watch) itu kan laporan masyarakat, jadi jangan nunggu-nunggu lagi untuk kemudian memprosesnya," ucapnya.
Polemik Endorsement Raffi AhmadIndonesia Coruption Watch atau ICW menyoroti alokasi dana Rp14,69 miliar (dibulatkan menjadi Rp14,7 miliar) dari dua kementerian di perusahaan milik Raffi Ahmad sepanjang 2024-2026.
ICW mendapat informasi tersebut dari portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Baca Juga: Soal Dana Influenser ke Perusahaan Raffi Ahmad, KPK Persilakan Publik Lapor jika Ada Dugaan Pidana
Dalam informasi tersebut, tertulis Kemendikbudristek mengontrak lima paket pengadaan pada 2024 dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengontrak tiga paket pada 2025-2026 pada perusahaan Raffi Ahmad, dengan total Rp14,7 miliar.
Dalam perkembangannya, Raffi Ahmad mengunggah video permintaan maaf dan klarifikasi atas jasa endorsement dua kementerian di perusahaan miliknya, PT Rans Animasi Indonesia.
"Dalam video ini tidak ada pembelaan dan saya meminta maaf," ujar Raffi dalam video yang diunggah akun @ukp_mudaseni_raffiahmad pada Senin (16/11/2026) siang.
Raffi juga menyampaikan, ia bersama Nazril Irham atau Ariel Noah, Deddy Mahendra Desta, dan Gading Marten yang tergabung dalam kelompok The Dudas Minus One, akan mengalokasikan dana Rp15 miliar pada warga terdampak bencana.
Pada Selasa (17/11/2026), Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyatakan pihaknya membuka peluang bagi masyarakat untuk mengadukan pengadaan jasa influenser oleh pemerintah sebesar Rp14,7 miliar ke perusahaan Raffi Ahmad.
Baca Juga: KPK Diminta Usut Polemik Endorse Raffi Ahmad Senilai Rp14,7 Miliar | KOMPAS SIANG
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Tri Angga Kriswaningsih Editor : Edy-A.-Putra
Sumber : Kompas TV
- raffi ahmad
- endorsement raffi ahmad
- pengadaan jasa influenser
- kasus raffi ahmad
- polemik raffi ahmad
- kpk





