Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) menyoroti tingginya tingkat pengangguran lulusan perguruan tinggi di Indonesia. Per Agustus 2025, tingkat pengangguran terbuka sarjana berjumlah 904.440 orang atau sekitar 5,39% dari total angkatan kerja berpendidikan tinggi secara nasional.
Menurut Plt Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK, Katiman, persoalan ini harus menjadi alarm adanya perbedaan kebutuhan industri dengan pendidikan di universitas.
“Ini tentunya menjadi warning terkait dengan relevansi pendidikan kita. Kita harus mendorong pergeseran yang fundamental sehingga kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja,” kata Katiman dalam Katadata Policy Dialogue bertajuk Kampus dan Masa Depan Indonesia: Bagaimana Menciptakan Talenta Unggul dan Riset Berdampak? di Jakarta, Kamis (19/11).
Untuk meningkatkan relevansi lulusan baik di bidang riset maupun pasar kerja, Katiman menyoroti pentingnya sejumlah program pengembangan kapasitas di perguruan tinggi, seperti program kolaborasi riset dan joint degree. Keduanya termasuk dalam Program for International Strategic Management and Academic Knowledge Kemenko PMK atau PRISMA-PMK. Menurutnya, program seperti joint degree antara kampus di dalam dan luar negeri dapat meningkatkan kapasitas mahasiswa dan perguruan tinggi itu sendiri.
Katiman menuturkan, tidak sedikit universitas yang sebetulnya sudah menjalankan program tersebut. Apalagi, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) juga telah mendukung skema joint degree. Namun, ia melihat program ini belum terealisasi secara optimal. Padahal, program ini dapat mendukung sirkulasi talenta, di mana talenta kembali ke Indonesia setelah meningkatkan keahlian di luar negeri.
“Kita ingin ada sebuah ekosistem yang terintegrasi, membuat brain gain dan brain circulation,” kata Katiman.
Di sisi lain, dia juga menyebut pentingnya program kolaborasi riset atau co-research. Kapasitas riset Indonesia saat ini disebut masih menghadapi hambatan fasilitas, pendanaan, hingga perbedaan ekspektasi antara kampus dan industri.
Menurut Katiman, co-research antara universitas dan industri juga masih minim dan timpang. Dari belanja riset nasional yang hanya sekitar Rp 50,27 triliun per 2025 atau setara 0,23% dari pendapatan domestik bruto (PDB), mayoritasnya masih hanya digunakan universitas. Porsi perguruan tinggi mencapai 71,02% dari total belanja riset, sedangkan industri hanya 14,96%.
“Ini artinya, kebutuhan riset belum menjadi kebutuhan yang bersama, apalagi untuk industri. Sementara itu, anggaran dari pemerintah juga sedikit,” kata Katiman.
Dia beranggapan, industri harus dilibatkan dalam pembangunan riset sejak awal. “Idenya adalah demand-driven, jadi butuhnya apa, baru dibikin risetnya. Ini tidak mudah ternyata, karena komunikasi antara supply dan demand-nya belum ada,” ucapnya.
Survei terbaru menunjukkan bahwa hanya 47% institusi dan peneliti merasa kapasitas riset institusinya kuat atau sangat kuat. Survei ini dilakukan oleh Kemenko PMK bersama Katadata Insight Center (KIC), dengan didukung Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Indonesia dan Yayasan Bicara Data Indonesia (YBDI). Pengumpulan data penelitian dilakukan lewat survei terhadap 2.239 responden, survei pemberdayaan alumni, dan focus group discussion (FGD).
“Sebagian institusi atau peneliti memiliki kapasitas riset yang kuat hingga sangat kuat, namun sebagian lagi masih di level sedang hingga lemah,” kata Tim Analis KIC, Kanza Nabeela Putri, dalam acara yang sama.
Menurut survei, kondisi ini berkaitan dengan pendanaan riset di Indonesia. Survei menunjukkan bahwa hampir 50% responden menyatakan masih menggunakan pendanaan mandiri untuk melakukan penelitian. Tidak sedikit responden yang mengatakan bahwa keterbatasan dan ketidakpastian pendanaan menjadi tantangan utama dalam mengembangkan riset mereka.
Tidak hanya itu, responden juga masih menghadapi keterbatasan sarana dan akses data untuk penelitian, kapasitas peneliti dan regenerasi sumber daya manusia, hingga hambatan kelembagaan terkait.




