DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, IMM Apresiasi Komitmen Dasco

jpnn.com
2 jam lalu
Cover Berita

jpnn.com, JAKARTA - Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) mengapresiasi pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat instrumen hukum pemberantasan korupsi serta upaya mengembalikan aset negara yang berasal dari tindak pidana.

BACA JUGA: RUU Perampasan Aset Disahkan, Legislator Singgung Pembentukan Badan Independen

Ketua Umum DPP IMM Riyan Betra Delza, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mengawal proses legislasi tersebut, secara khusus kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, atas komitmen dan perannya dalam mendorong penyelesaian pembahasan RUU Perampasan Aset hingga disahkan menjadi undang-undang.

Menurut IMM, langkah tersebut menunjukkan bahwa komitmen politik tidak boleh berhenti pada pernyataan dan wacana, melainkan harus diwujudkan melalui keberanian mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan rakyat.

BACA JUGA: RUU Perampasan Aset Sudah Disahkan menjadi UU

“Ini merupakan langkah penting bagi masa depan penegakan hukum di Indonesia, apa lagi kita tahu sudah 18 Tahun kita menunggu. Kami mengapresiasi komitmen Bang Dasco menjanjikan dengan keyakinan penuh dan turut mengawal proses legislasi ini. Rakyat sudah terlalu lama menantikan hadirnya instrumen hukum yang lebih kuat untuk memastikan bahwa kejahatan tidak boleh menjadi jalan untuk menikmati kekayaan negara,” ungkap Riyan.

IMM memandang bahwa pengesahan UU Perampasan Aset bukanlah akhir dari perjuangan pemberantasan korupsi. Justru, ini merupakan awal dari pembuktian bahwa negara benar-benar memiliki keberanian untuk menghadirkan keadilan, memulihkan kerugian negara, dan memastikan hasil kejahatan tidak dapat dinikmati oleh para pelakunya.

BACA JUGA: Dukung Dasco Jadi Wapres, KDM: Punya Kapasitas Selesaikan Persoalan Negara

Riyan juga menegaskan bahwa implementasi undang-undang tersebut harus tetap menjunjung tinggi prinsip negara hukum, kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

Jangan sampai instrumen pemberantasan kejahatan justru membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan.

“Jangan sampai hukum hanya tajam kepada mereka yang lemah, tetapi kehilangan keberanian ketika berhadapan dengan mereka yang memiliki kekuasaan dan kekayaan. Perampasan aset harus menjadi instrumen keadilan, bukan instrumen kesewenang-wenangan,” tegasnya.

Lebih lanjut, IMM berharap pengesahan UU Perampasan Aset menjadi bukti bahwa agenda reformasi hukum masih memiliki ruang untuk diperjuangkan melalui keberanian politik dan kesungguhan kelembagaan.

IMM juga menegaskan akan terus mengawal implementasi undang-undang tersebut agar tidak berhenti sebagai produk legislasi, tetapi benar-benar menjadi instrumen yang memberikan manfaat bagi rakyat dan memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Sebab, negara tidak boleh kalah oleh koruptor. Kekayaan yang dirampas dari rakyat harus dikembalikan kepada kepentingan rakyat.”(fri/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?


Redaktur & Reporter : Friederich Batari


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Kewajiban Cadangkan Dana Pesangon, Ekonom Ingatkan Risiko Beban Perusahaan
• 11 jam lalukumparan.com
thumb
Polemik Hutan Kota UI dan Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat
• 19 jam lalukumparan.com
thumb
Transaksi E-Commerce Tumbuh 17%, Nilai Belanja per Transaksi Menyusut
• 15 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Generasi Emas Institute Kerucutkan 2 Kandidat Pengganti Gibran, Ada Nama Dasco
• 16 jam lalujpnn.com
thumb
Kemendikdasmen Siapkan 1.460 Formasi CPNS 2026 untuk Guru SNT, Simak Syarat dan Batas Usianya
• 22 jam lalupantau.com
Berhasil disimpan.