JAKARTA, DISWAY.ID – Penyalahgunaan identitas masih menjadi salah satu risiko dalam berbagai aktivitas hukum, termasuk transaksi bisnis dan pembuatan akta autentik.
Untuk meminimalkan risiko tersebut, penggunaan sidik jari dinilai dapat memperkuat proses verifikasi identitas pihak yang terlibat.
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum, Widodo, mengatakan kepastian identitas menjadi fondasi penting dalam memastikan seseorang benar-benar merupakan pihak yang melakukan transaksi atau menandatangani dokumen hukum.
BACA JUGA:Pramugari Florencia Lolita Wibisono Teridentifikasi Korban Pesawat ATR 42-500, Sidik Jari Cocok
Menurutnya, verifikasi identitas yang akurat bukan sekadar urusan administrasi, melainkan juga bagian dari perlindungan hak masyarakat dan pemberian kepastian hukum.
“Ketika seseorang melakukan transaksi atau menandatangani dokumen hukum, harus ada kepastian bahwa orang tersebut benar-benar pihak yang dimaksud. Sidik jari merupakan salah satu instrumen untuk memperkuat verifikasi identitas. Ini bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan bagian dari perlindungan hak masyarakat dan kepastian hukum,” kata Widodo dalam keterangannya, Kamis, 19 November 2026.
Urgensi penguatan verifikasi identitas juga terlihat dari praktik penyalahgunaan teknologi biometrik.
BACA JUGA:Hubungan Keluarga Jasad Ibu-Anak di Cinere Disebut Tak Wajar, Polisi Kantongi Bukti Sidik Jari
Pada Juli 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital mengungkap praktik sejumlah penjual kartu SIM yang mengaktifkan nomor telepon menggunakan data wajah mereka sendiri, bukan biometrik pelanggan.
Praktik tersebut menunjukkan bahwa sistem verifikasi identitas masih memiliki celah apabila tidak diterapkan secara benar.
Dalam aktivitas ekonomi, ketidakakuratan identitas pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau akta dapat memicu sengketa, menghambat penyelesaian transaksi, hingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
BACA JUGA:Sidik Jari di 9 Titik Pada TKP Jasad Cinere Diteliti Puslabfor dan Inafis
Karena itu, penguatan mekanisme identifikasi diperlukan untuk membangun kepercayaan terhadap berbagai transaksi hukum.
Ditjen AHU sendiri menyelenggarakan layanan daktiloskopi yang mencakup pengambilan, identifikasi, perumusan, dan dokumentasi sidik jari.
Salah satu pemanfaatannya adalah pencantuman sidik jari pada minuta akta notaris. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat identifikasi pihak yang hadir dan menandatangani dokumen hukum.
- 1
- 2
- »





