JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga terjadi korupsi dalam proses pengadaan acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-222 Kabupaten Klaten.
Lembaga antirasuah tersebut menduga tiap kecamatan diminta menyetorkan uang hingga Rp50 juta ke pihak-pihak terkait.
"Untuk kutipan masing-masing kecamatan di antaranya ada yang berkisar di angka Rp50 juta," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (19/11/2026), via Antara.
Ia mengatakan KPK saat ini sedang mendalami teknis permintaan uang ke kecamatan tersebut, apakah langsung dari bupati kepada setiap camat atau ada pihak lain yang menjadi perantara.
Budi menambahkan, dugaan korupsi HUT ke-222 Klaten berkaitan dengan pengadaan barang hingga jasa event organizer (EO) atau penyelenggara acara.
Baca Juga: PDIP Pecat Bupati Klaten Hamenang Ismoyo usai Ditetapkan Tersangka KPK
"Diduga proses pengadaan event organizer atau penyelenggara kegiatan ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan. Itu berkaitan dengan tersangka MAW selaku pihak swasta dalam perkara ini,” ujarnya.
Menurut Budi, KPK menduga korupsi itu berawal dari proses pengadaan dengan penunjukan langsung.
Proses penunjukan langsung kepada pihak swasta tersebut diduga tidak melalui proses dan mekanisme yang semestinya.
Budi menambahkan, KPK juga menduga pihak swasta memberikan sejumlah uang kepada pihak Bupati Klaten.
“Ada dugaan kickback (suap) ya dari pihak swasta kepada pihak Bupati terkait event tersebut," katanya.
Meskipun begitu, Budi menegaskan semua dugaan itu masih didalami oleh KPK.
Baca Juga: Kasus Bupati Hamenang, KPK Geledah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten
Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan pemerintah kabupaten (Pemkab) Klaten pada Kamis, 15 Oktober 2026.
Setelah itu, KPK mengumumkan tiga orang tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Klaten Tahun Anggaran 2025-2026: Hamenang Wajar Ismoyo (HWI) selaku Bupati Klaten 2025-2030, Ahmad Luthfi (ALU) selaku Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah, dan Muhammad Amin Wahyu Utomo (MAW) selaku pihak swasta.
KPK juga mengungkap adanya lima klaster dugaan korupsi: dugaan suap untuk pengondisian audit BPK, pengadaan barang dan jasa, perizinan tambang galian C, setoran dari organisasi perangkat daerah (OPD) atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD), serta setoran terkait upah pungut.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Tri Angga Kriswaningsih Editor : Tito-Dirhantoro
Sumber : Antara
- klaten
- korupsi
- hut klaten dikorupsi
- korupsi klaten
- korupsi hut klaten
- kpk





