Jakarta, VIVA - Proses pemilihan Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka mulai memasuki tahap persiapan teknis. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah membentuk Panitia Ad Hoc dan Tim Verifikasi untuk mempersiapkan pemilihan hingga pelantikan pejabat yang akan mengisi posisi RI 2 tersebut.
Sejumlah agenda penting kini tengah dibahas, mulai dari penyusunan aturan persidangan, mekanisme pemungutan suara, bentuk surat suara, hingga kemungkinan munculnya kendala apabila salah satu kandidat yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto tiba-tiba mengundurkan diri.
MPR menargetkan seluruh persiapan rampung sebelum Sidang Paripurna pada 9 Desember 2026. Dalam sidang tersebut, anggota MPR akan memilih satu dari dua calon yang diajukan Presiden untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Perkembangan ini menjadi bagian penting dari proses ketatanegaraan karena mekanisme pemilihan Wakil Presiden pengganti harus dijalankan di tengah masa jabatan pemerintahan 2024-2029.
Panitia Ad Hoc MPR Mulai Bahas Aturan Pemilihan WapresPanitia Ad Hoc MPR menggelar rapat perdana pada Kamis, 19 November 2026. Pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk merumuskan aturan teknis pemilihan, penetapan, sekaligus pelantikan Wakil Presiden pengganti Gibran.
Panitia Ad Hoc dipimpin Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Kepanitiaan ini melibatkan 36 anggota yang berasal dari perwakilan fraksi-fraksi MPR dan kelompok DPD.
Dalam rapat perdana yang berlangsung tertutup itu, Panitia Ad Hoc mulai membahas dua rancangan Ketetapan (TAP) MPR. Rancangan pertama mengatur mekanisme pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden, sedangkan rancangan kedua berkaitan dengan pengangkatan calon terpilih sebagai Wakil Presiden RI.
Ketua Pelaksana Harian Panitia Ad Hoc, Benny K. Harman, menjelaskan bahwa hasil pembahasan nantinya akan disampaikan kepada pimpinan MPR dan rapat gabungan sebelum dibawa ke sidang paripurna untuk disahkan.
Penyusunan aturan tersebut dilakukan secara hati-hati karena proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden di tengah masa jabatan menjadi peristiwa yang belum pernah terjadi dalam praktik ketatanegaraan pasca-amandemen UUD 1945.
Mekanisme Voting dan Bentuk Surat Suara Masih DibahasSalah satu hal yang menjadi perhatian Panitia Ad Hoc adalah mekanisme pemilihan satu dari dua calon Wakil Presiden yang akan diajukan Prabowo kepada MPR.





