Al-Farabi dan Wajah Paradoks Kekuasaan

harianfajar
7 jam lalu
Cover Berita

Oleh: Dr M Khidri Alwi

Di tengah kehidupan politik yang riuh saat ini, berbagai dagelan dipertontonkan
para badut politik yang menyisakan paradoks di tengah situasi sekarang. Mereka
merasa berkuasa karena mendapat amanah atas nama rakyat.

Namun kenyataannya, belum tentu menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat. Demokrasi menjanjikan kebebasan, keadilan, dan kesetaraan. Namun, dalam praktiknya, kekuasaan dapat terkonsentrasi pada segelintir elite, sementara persoalan kemiskinan, ketimpangan, dan ketidakadilan terus membayangi kehidupan masyarakat. Fenomena ini sesungguhnya bukan persoalan baru. Hampir sebelas abad lalu, seorang filsuf Muslim telah memikirkan hubungan antara kekuasaan, moralitas, dan kebahagiaan manusia.

Dialah Abu Nasr Al-Farabi (872–950 M). Al-Farabi dikenal sebagai Al-Mu’allim al-Tsani (Guru Kedua) setelah Aristoteles. Ia bukan hanya menguasai filsafat dan logika, tetapi juga menekuni matematika, ilmu alam, psikologi, dan musik. Keluasan pengetahuannya menunjukkan bahwa tradisi intelektual Islam tidak mengenal sekat-sekat ilmu yang kaku.

Melalui karya monumentalnya, Al-Madinah al-Fadhilah atau Negara Utama, Al-Farabi meletakkan dasar pemikiran politik yang menarik untuk dibaca kembali dalam kehidupan modern.

Bagi al-Farabi, tujuan tertinggi sebuah negara bukan sekadar mempertahankan
kekuasaan, mengatur administrasi, atau meningkatkan kekayaan. Tujuan utamanya adalah mengantarkan masyarakat menuju al-sa’adah, kebahagiaan sejati, baik secara material maupun spiritual. Karena itu, negara yang baik harus dipimpin oleh sosok yang memiliki kebijaksanaan, keluasan ilmu, keutamaan moral, dan kemampuan mengarahkan masyarakat kepada kebaikan bersama.

Gagasan tersebut menjadi kritik penting terhadap politik yang hanya berorientasi
pada perebutan jabatan. Kekuasaan, dalam pandangan al-Farabi, bukan fasilitas untuk menikmati kehormatan dan kekayaan, melainkan amanah untuk membimbing kehidupan bersama. Ketika jabatan lebih dipandang sebagai kesempatan memperkaya diri atau kelompok, politik kehilangan tujuan etiknya.

Al-Farabi juga menggambarkan dalam karyanya tersebut bentuk negara yang
tidak ideal. Salah satunya adalah Al-Madinah al-Jahilah, negara yang tidak memahami hakikat kebahagiaan sejati dan hanya mengejar kekayaan, kehormatan, kekuasaan, atau kesenangan sebagai tujuan utama. Ia juga membahas Al-Madinah al-Fasiqah, yaitu masyarakat yang mengetahui kebenaran dan kebajikan, tetapi perilakunya menyimpang dari pengetahuan tersebut.

Pemikiran al-Farabi ini sangat relevan dalam meliht paradoks politik sekarang ini.
Tidak sedikit kebijakan dan pidato politik mengusung kata keadilan, demokrasi,
konstitusi, serta kepentingan rakyat. Namun, ukuran keberhasilannya semestinya bukan terletak pada indahnya retorika, melainkan pada dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Apakah kebijakan memperluas kesejahteraan? Apakah hukum berlaku setara? Apakah kekuasaan membuka kesempatan bagi masyarakat atau justru memperkuat kepentingan kelompok tertentu?

Al-Farabi bahkan mengibaratkan negara utama seperti tubuh manusia yang
sehat. Setiap organ memiliki fungsi dan saling membutuhkan. Pemimpin menempati posisi penting sebagaimana jantung yang menggerakkan kehidupan tubuh. Jika fungsi kepemimpinan terganggu oleh kepentingan diri sendiri dan kroninya, keseluruhan kehidupan negara ikut terdampak. Ketidakadilan, kemiskinan, dan hilangnya kepercayaan rakyat dapat menjadi sakitnya negeri tersebut.

Memang, al-Farabi tidak sedang merumuskan demokrasi modern sebagaimana
dikenal sekarang. Namun, pemikirannya memberikan satu pelajaran mendasar:
prosedur politik saja tidak cukup untuk menjamin kebaikan negara. Kebebasan,
pemilihan umum, dan lembaga demokrasi membutuhkan landasan etika, integritas, serta tanggung jawab.

Pada akhirnya, pertanyaan penting bukan hanya siapa yang berkuasa, tetapi untuk tujuan apa kekuasaan digunakan. Sebab, negara tidak menjadi utama karena kemegahan gedungnya atau banyaknya janji politik, melainkan karena kemampuannya menghadirkan keadilan dan kebahagiaan bagi rakyatnya. Di tengah paradoks kekuasaan hari ini, al-Farabi mengingatkan kita, bahwa politik tanpa kebijaksanaan akan kehilangan arah dan kekuasaan tanpa moralitas menjauhkan negara dari tujuan mulia para founding fathers kita. Wallahu a’lam. (*)


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Bakal Calon Direktur Polije Tawarkan Arah Pengembangan Institusi
• 22 jam lalueranasional.com
thumb
Presiden Belum Serahkan Nama Wapres, Mahfud Ingatkan Potensi tak Sahnya Sidang MPR
• 8 menit lalurepublika.co.id
thumb
Polisi Ungkap Aktivitas Terakhir Mahasiswi UI Sebelum Ditemukan Tewas
• 17 jam lalutvonenews.com
thumb
ASDP Tambah Dua Lokasi Penyangga di Ketapang untuk Antisipasi Lonjakan Kendaraan saat Nataru 2027
• 9 jam lalupantau.com
thumb
KTT APEC 2026: Prabowo Serukan Keterbukaan, Inovasi, dan Kerja Sama untuk Kemakmuran Bersama
• 19 jam laluokezone.com
Berhasil disimpan.