Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan pihaknya akan memanggil Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi, pekan depan. Dia mengatakan pihaknya akan meminta penjelasan mengenai langkah pemerintah dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, khususnya banjir di Aceh dan Sumatera.
"Kita sudah mengingatkan dan minggu depan baru punya waktu kita untuk memanggil Kepala BNPB yang baru," kata Marwan kepada wartawan, Jumat (20/11/2026).
Dia mengatakan BNPB harus segera melakukan pembenahan dengan mengutamakan langkah penyelamatan warga di tengah kondisi darurat, bukan hanya berfokus pada perencanaan. Menurutnya, potensi banjir tahun ini dikhawatirkan lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
"Kalau potensi apakah terjadi seperti tahun-tahun lalu, sepertinya iya bahkan bisa lebih dahsyat karena aliran sungai sudah tidak ada. Jadi hujan kecil saja sudah akan banjir, karena posisi sungai itu DAS-nya itu sudah lebih tinggi dari rumah, karena itu jangan menjadi konyol. Sudah pernah terjadi dan bahkan posisi sungainya sudah enggak ada, masih mau memakan korban yang banyak. Itu tidak tahu urusan kalau sudah begitu," ujarnya.
"Karena itu kami meminta, saya meminta bahwa pemerintah terutama BNPB untuk segera berbenah. Berbenah dalam kaitan menyelamatkan ini, menyelamatkan warga. Karena kalau disebutkan menyelamatkan supaya tidak terjadi banjir, sepertinya sulit menghindari. Karena penyebabnya tadi itu aliran sungainya sudah tidak ada," sambung dia.
Politikus PKB ini mengatakan pihaknya belakangan menerima laporan mengenai sejumlah wilayah yang telah terdampak banjir, di antaranya Tapanuli, Sumatera Barat, dan Aceh. Padahal, kondisi tersebut terjadi saat musim penghujan belum mencapai puncaknya.
"Ini belum dalam posisi puncak dari musim penghujan. Baru awal sudah seperti itu dahsyatnya," kata dia.
Dia mengatakan rapat pekan depan, tidak hanya akan berfokus pada banjir di Aceh dan Sumatera. Namun, juga mencakup seluruh wilayah Indonesia yang telah memasuki musim penghujan.
"Pada dasarnya memang wilayah kita ini sudah menghadapi penghujan semua. karena itu, kita ingin mendengarkan langkah-langkah yang akan diambil oleh BNPB dalam kaitan menyelamatkan warga," ungkapnya.
Lebih lanjut, Marwan menilai penanganan bencana tak bisa lagi hanya mengandalkan langkah tanggap darurat setelah bencana terjadi. Pemerintah, kata dia, perlu memiliki perencanaan mitigasi yang lebih panjang dan matang.
Dia mengatakan perkembangan teknologi saat ini memungkinkan pemerintah memperkirakan periode meningkatnya risiko bencana. Informasi tersebut harusnya menjadi dasar untuk menyiapkan langkah perlindungan masyarakat sejak dini.
"Yang mau kita tanya jelas, ini potensinya akan banjir. Masyarakat ada di mana? kira-kira begitu. Kan apanya, teknologinya sudah sampai. Teknologinya sudah dapat memperhitungkan kira-kira di puncak-puncaknya itu di bulan berapa," tuturnya.
"Kalau masih membiarkan masyarakat meraba sendiri, ya itu cukup memprihatinkan buat kita. Nah, itu yang mau kita tanya dalam waktu-waktu segera mungkin bisa kita tanya," imbuh dia.
Diketahui, bencana banjir dan tanah longsor di Aceh dan Sumatera sempat terjadi pada November 2025. Bencana tersebut menelan sejumlah korban jiwa. Terbaru, saat ini banjir kembali melanda sejumlah kawasan di Aceh.
Sebelumnya, dilansir detikSumut, banjir masih merendam sejumlah desa di Aceh Singkil, Subulussalam dan Aceh Selatan. Banjir menyebabkan ribuan warga terdampak.
Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), banjir di Aceh Singkil sudah terjadi sejak Jumat (13/11) lalu setelah kawasan itu diguyur hujan lebat. Banjir sempat meluas ke sejumlah desa di lima kecamatan.
"Kondisi terakhir hari ini di Kecamatan Singkil 10 desa airnya belum surut dan tiga desa banjir berangsur surut," kata Kepala BPBA Bahron Bakti dalam keterangannya, Kamis (19/11).
(amw/zap)





