Turki, VIVA - Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu, tidak dapat mencalonkan diri dalam pemilihan presiden Turki 2028 setelah pengadilan memutuskan bahwa ijazah universitas miliknya tidak sah. Putusan tersebut menjadi penghalang bagi Imamoglu untuk maju sebagai calon presiden karena undang-undang Turki mewajibkan setiap kandidat memiliki ijazah perguruan tinggi yang sah.
Imamoglu merupakan salah satu tokoh oposisi terkuat yang berpotensi menantang Presiden Recep Tayyip Erdogan. Ia berasal dari Partai Rakyat Republik (CHP) dan terpilih sebagai Wali Kota Istanbul pada 2019 setelah mengalahkan kandidat yang didukung Erdogan.
CHP kemudian mengusung Imamoglu sebagai calon presiden untuk menghadapi Erdogan dalam pemilihan mendatang.
Namun, langkah politik Imamoglu menghadapi hambatan setelah ia ditangkap pada Maret 2025 atas tuduhan korupsi. Pihak CHP menilai kasus tersebut bermotif politik.
Putusan terbaru ini muncul setelah Dewan Negara Turki menolak banding Imamoglu terkait pembatalan ijazahnya. Penolakan tersebut menambah persoalan hukum yang dihadapinya.
Penangkapan Picu Gelombang ProtesMelansir laman Euronews, Jumat (20/11/2026), penangkapan Imamoglu terjadi pada 19 Maret 2025 lalu. Dirinya ditangkap atas sejumlah tuduhan korupsi yang memicu gelombang protes besar di berbagai wilayah Turki. Para pengkritik menilai penangkapan tersebut merupakan upaya untuk menyingkirkan salah satu pesaing politik utama Erdogan.
Sehari sebelum penangkapannya, Universitas Istanbul membatalkan ijazah Imamoglu dengan alasan gelar tersebut diperoleh melalui proses yang tidak sah.
Beberapa jam setelah keputusan itu, polisi menggerebek rumah Imamoglu dan menangkapnya. Ia kemudian ditahan pada hari yang sama ketika CHP secara resmi mengumumkannya sebagai calon presiden.
Imamoglu Bela Keabsahan IjazahnyaKasus pembatalan ijazah Imamoglu mulai disidangkan pada September 2025. Di hadapan pengadilan, ia menjelaskan bahwa dirinya diterima di sebuah universitas di Republik Turki Siprus Utara (TRNC) saat berusia 18 tahun. Wilayah tersebut hanya diakui sebagai negara oleh Turki.
Ia mengatakan kemudian pindah ke Universitas Istanbul untuk menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan ketentuan Dewan Pendidikan Tinggi Turki (YOK).
Imamoglu juga menegaskan bahwa proses perpindahan kampus tersebut telah dilakukan sesuai prosedur penerimaan mahasiswa yang berlaku di universitas.





