Mas Dar BGN Membenahi MBG, 3 Kebijakan Pengawasan Diperketat

jpnn.com
4 jam lalu
Cover Berita

jpnn.com - JAKARTA - Daerah terpencil, wilayah terluar, dan daerah dengan angka stunting tinggi menjadi prioritas perluasan jangkauan program Makan Bergizi Gratis atau MBG.

"Masih banyak daerah yang belum terjangkau oleh MBG dan ini menjadi prioritas kami," tutur Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono di Jambi, Jumat (20/11).

BACA JUGA: APKASI Apresiasi Kepala BGN Sudaryono, Dukung MBG Jadi Penilaian Insentif Fiskal

"Sudah ada beberapa daftarnya. Kami akan cek dan kami akan segerakan, khususnya untuk daerah-daerah yang memang daerah yang jauh, daerah terluar, daerah terpencil, dan daerah-daerah dengan stunting yang tinggi dan tinggi sekali," imbuhnya.

Kebijakan itu mengingat masih terdapat sejumlah wilayah yang belum terjangkau program MBG dan perlu segera mendapatkan perhatian.

BACA JUGA: Mas Dar BGN Terpikat sama Ibu Guru Virgo, Ada yang Minta Tambah

Mas Dar -panggilan Sudaryono, menjelaskan bahwa pemerintah akan memastikan pelaksanaan MBG tidak hanya berjalan di wilayah yang mudah dijangkau, tetapi juga menjangkau masyarakat yang membutuhkan intervensi pemenuhan gizi.

Dia juga mengatakan BGN terus memperkuat tata kelola dan pengawasan pelaksanaan program.

BACA JUGA: Pengamat Nilai Grading Dapur MBG Jadi Langkah Strategis BGN

Pembenahan dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan serta pelaksanaan MBG berjalan sesuai dengan ketentuan.

Sejumlah kebijakan pengawasan kini diperketat, yakni:

  • kewajiban pelaporan penggunaan dana harian
  • peningkatan pengawasan terhadap dapur
  • hingga pengembangan sistem kamera pengawas atau CCTV yang terpusat.

"Yang dulu mungkin pengawasan tidak begitu ketat, sekarang diperketat. Akuntabilitas sekarang lebih diperjelas. Laporan penggunaan dana harian diwajibkan. Kemudian dapur-dapur itu kami awasi. Sekarang lagi fokus untuk CCTV tersentral dan lain sebagainya," ujarnya.

Dia menyebut berbagai pembenahan tersebut, bagian dari penguatan tata kelola yang disebut sebagai MBG 2.0.

Melalui langkah tersebut, BGN ingin memastikan masyarakat dapat melihat, mengawasi, dan mengontrol penggunaan anggaran negara dalam pelaksanaan program.

Menurut dia, penguatan pengawasan dan pemerataan jangkauan bagian penting memastikan program MBG memberikan manfaat secara optimal, baik dari sisi pemenuhan gizi maupun dampak terhadap masyarakat.

"Kami sampaikan namanya MBG 2.0, perbaikan-perbaikan ini. Sehingga rakyat, uang rakyat APBN, pemilik APBN, pemilik anggaran ini merasa bahwa anggarannya bisa dilihat, bisa diawasi, bisa dikontrol, dan memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik," ujar Mas Dar. (antara/jpnn)


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
KPK Periksa Sestama BNPB, Dalami Mekanisme Penunjukan Langsung Vendor
• 2 jam laluviva.co.id
thumb
Wacana Pemindahan Badak Jawa, Titiek Soeharto Singgung Kajian sampai Urgensi
• 21 jam lalukompas.tv
thumb
Dedi Mulyadi Endorse Sosok Ini Jadi Wapresnya Prabowo: Dia Selalu Tampil Selesaikan Beragam Isu...
• 8 jam laluwartaekonomi.co.id
thumb
Bakti Barito kenalkan pembiayaan wakaf untuk edukasi iklim bagi guru
• 4 jam laluantaranews.com
thumb
Diterjang Angin Kencang, Atap Gedung SD dan Balai Desa di Suruh Semarang Rusak
• 10 jam lalurctiplus.com
Berhasil disimpan.