Jakarta, VIVA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami mekanisme penunjukan langsung vendor pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pendalaman dilakukan saat KPK memeriksa Sekretaris Utama BNPB berinisial R sebagai saksi pada Kamis (19/11).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, pemeriksaan tersebut difokuskan pada mekanisme pengadaan karena R memiliki posisi sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) di BNPB. Dengan jabatan tersebut, R dinilai mengetahui proses pengadaan yang menggunakan dana siap pakai (DSP).
"Artinya, yang mengetahui secara menyeluruh bagaimana proses mekanisme pengadaan yang bersumber dari DSP atau dana siap pakai itu dilakukan, seperti apa penunjukan langsung ini dilakukan di lingkungan BNPB, siapa yang menunjuk, siapa yang melakukan *plotting* atau pembagian, dan sebagainya," kata Budi dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Menurut Budi, pendalaman ini penting karena penggunaan dana siap pakai untuk penanganan bencana diduga berkaitan dengan praktik konflik kepentingan hingga suap. Ia menjelaskan, proses pengadaan tersebut tidak lagi melibatkan kelompok kerja (pokja). Dalam mekanisme yang diterapkan, pejabat pembuat komitmen (PPK) dapat langsung melakukan penunjukan vendor.
"Karena memang pelaksanaannya tidak lagi menggunakan semacam pokja (kelompok kerja), tetapi kemudian PPK (pejabat pembuat komitmen) ini langsung bisa melakukan pelaksanaan penunjukan langsung tersebut," jelasnya.
Kronologi Kasus Dugaan Korupsi di BNPBKasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 15 orang. Sehari kemudian, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka.
Salah satu tersangka adalah BS, adik dari Letnan Jenderal TNI berinisial S yang saat OTT berlangsung menjabat sebagai Kepala BNPB. BS juga diketahui pernah menjadi Tenaga Ahli Kepala BNPB saat S masih aktif menjabat.
Empat tersangka lainnya terdiri atas pejabat pembuat komitmen (PPK) sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB berinisial GPS, Tenaga Ahli Kepala BNPB berinisial RE, Direktur PT Trans Lintas Selaras berinisial GP, serta pihak swasta berinisial SNG.





