jpnn.com - JAMBI – Badan Gizi Nasional (BGN) terus berupaya memastikan Program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjangkau wilayah terpencil, terluar, dan yang memiliki angka tengkes (stunting) tinggi. Menurut Kepala BGN Sudaryono, kini perluasan MBG diprioritaskan ke daerah-daerah dalam kondisi khusus itu.
"Masih banyak daerah yang belum terjangkau oleh MBG dan ini menjadi prioritas bagi kami,” ujar Sudaryono dalam pidatonya pada pengukuhan pengurus DPD Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Jambi di Jambi, Kamis (19/11/2026).
BACA JUGA: Dana Bahan Baku MBG Sangat Besar, Ini Pesan Mas Dar di Depan Asosiasi Pedagang Pasar
Mas Dar -panggilan kondang Sudaryono- mengaku sudah mengantongi daftar daerah yang diprioritaskan untuk program andalan Presiden Prabowo Subianto itu.
Peraih gelar sarjana teknik dari National Defense Academy of Japan itu menyatakan bahwa pemerintah perlu memastikan pelaksanaan MBG tidak hanya berjalan di wilayah yang mudah dijangkau, tetapi juga menjangkau masyarakat yang membutuhkan intervensi pemenuhan gizi.
BACA JUGA: Sudaryono Pastikan MBG 2.0 Tepat Sasaran dan Akuntabel
“Kami akan segerakan, khususnya untuk daerah-daerah yang memang daerah yang jauh, daerah terluar, daerah terpencil, dan daerah-daerah dengan stunting yang tinggi dan tinggi sekali," ujarnya.
Selain itu, Sudaryono juga menjelaskan upaya BGN memperkuat tata kelola dan pengawasan pelaksanaan MBG. Untuk itu, BGN terus melakukan berbagai pembenahan guna memastikan penggunaan anggaran negara pada program berbiaya besar tersebut menatangkan manfaat optimal dan bisa dipertangungjawabkan.
BACA JUGA: Geruduk DPR RI, Perwakilan Mitra BGN Jabar & Jateng Minta Evaluasi Kebijakan Baru MBG
Menurut Mas Dar, BGN kini memperketat pengawasan dalam realisasi MBG. Kebijakan itu meliputi kewajiban pelaporan penggunaan dana harian, peningkatan pengawasan terhadap dapur, hingga pengembangan sistem kamera pengawas atau CCTV yang terpusat.
“Akuntabilitas sekarang lebih diperjelas. Laporan penggunaan dana harian juga kita wajibkan. Kemudian dapur-dapur itu kemudian kita awasi. Sekarang lagi fokus untuk CCTV tersentral dan lain sebagainya," ujar Mas Dar di depan para anggota dan pengurus APPSI Jambi.
Lebih lanjut Sudaryono menyebut berbagai pembenahan tersebut merupakan bagian dari penguatan tata kelola yang dinamai MBG 2.0 (dibaca: two point O) yang diluncurkan pada akhir Oktober lalu.
Melalui langkah itu, BGN berupaya memastikan masyarakat bisa melihat, mengawasi, dan mengontrol penggunaan anggaran negara dalam pelaksanaan program.
"MBG 2.0 ini perbaikan, sehingga rakyat, uang rakyat, APBN, pemilik APBN, pemilik anggaran merasa bahwa anggarannya bisa dilihat, bisa diawasi, bisa dikontrol, dan memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik," tuturnya. (jpnn.com)
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : JPNN.com




