Kejati Jatim Tetapkan 4 Orang Sebagai Tersangka Korupsi Pengelolaan Keuangan KBS

suarasurabaya.net
2 jam lalu
Cover Berita

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) tahun 2025-2026.

I Gede Punia Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim menerangkan, empat tersangka itu yakni Moch. Nahroni Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia (SDM) KBS; Nurika Widyasanti Direktur Operasional KBS; Eliya Emi Suprapto anggota Badan Pengawas (Bawas) KBS, dan Muhammad Ma’ruf Syah, advokat dari Ma’ruf Syah & Partners.

“Empat orang ini diduga berusaha menutupi kasus hukum dengan membayar pengacara menggunakan uang perusahaan,” kata Gede, dalam konferensi pers, Kamis (19/11/2026) malam.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, empat orang ini telah menjalani pemeriksaan di Kejati Jatim sejak pagi hari.

Gede menjelaskan, kasus ini bermula pada Februari 2025 lalu, saat direksi KBS dan sejumlah karyawan mendapat panggilan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya terkait aduan dugaan korupsi pengelolaan sewa tenant.

“Nurika dan Nahroni kemudian menghubungi Eliya untuk dicarikan pengacara yang bisa membantu menutup permasalahan itu sampai diperkenalkan dengan Ma’ruf,” ungkapnya.

Ma’ruf kemudian melakukan pendampingan hukum pada direksi KBS dan meminta lawyer fee sebesar Rp100 juta serta uang penutupan perkara sebesar Rp500 juta.

“Uang itu disetujui direksi untuk dikeluarkan dari kas perusahaan. Namun ternyata uang tersebut tidak diserahkan Ma’ruf ke penyidik Kejari Surabaya,” tambahnya.

Selanjutnya, pada April 2025 direksi dan badan pengawas KBS menjalani pemeriksaan di Kejati Jatim terkait pengelolaan keuangan periode tahun 2013-2024.

Saat itu, Ma’ruf kembali meminta lawyer fee Rp100 juta dan uang penutupan perkara sebesar Rp995 juta. Setelah uang itu dikeluarkan, Ma’ruf kembali meminta uang dengan nilai lebih tinggi. Sehingga, jika ditotal secara keseluruhan mencapai Rp2,4 miliar.

“Namun uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejati Jatim dan pemeriksaan PDTS KBS tetap berlanjut,” terangnya.

Tidak sampai di situ, keempat tersangka juga diduga berupaya menutupi kasus dengan bersekongkol dengan membuat perjanjian seolah-olah ada kerja sama layanan jasa hukum.

Mereka kemudian membuat review SOP KBS, PKS KBS fiktif, dan menerbitkan kuitansi honorarium konsultan hukum, biaya pendamping layanan hukum, dengan total seperti yang sudah dikeluarkan KBS untuk Ma’ruf. Sehingga pengeluaran itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai kegiatan yang sah.

Gede menerangkan, dalam catatan kas KBS ditemukan adanya pengeluaran sebesar Rp700 juta pada tahun 2025 dan Rp152 juta pada tahun 2026 yang tertulis untuk kegiatan operasional perusahaan BBM, pembayaran THR, dan honorarium yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Sehingga secara keseluruhan, berdasarkan hasil audit BPKP Jatim, direksi KBS tidak bisa mempertanggungjawabkan keuangan sebesar Rp3,2 miliar pada periode 2025-2026,” katanya.

Atas perbuatan itu, para tersangka disangkakan dengan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a dan c KUHP serta ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Subsidiarnya Pasal 604 KUHP.

“Bahwa selanjutnya para tersangka tersebut dilakukan penahanan rutan selama 20 hari ke depan terhitung tanggal 19 November 2026 sampai dengan tanggal 8 Desember 2026 di Cabang Rutan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur,” tutupnya.(kir/bil/ipg)


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
​'Peredaran Sabu Dibabat, Dua Pelaku Diseret ke Jeruji Besi'
• 20 jam lalumediaapakabar.com
thumb
Pelajar di Palangka Raya dapat edukasi bahaya Napza
• 15 jam laluantaranews.com
thumb
UU Perampasan Aset Ditetapkan Era Prabowo, Pangi: Masyarakat Menunggu Bukti Nyata
• 8 jam lalujpnn.com
thumb
Resep Seblak Kuah Pedas, Cocok Disantap saat Hujan
• 9 jam lalutvonenews.com
thumb
Iran tegaskan inspeksi IAEA tak akan kembali seperti semula
• 2 jam laluantaranews.com
Berhasil disimpan.