Sekjen NATO Mark Rutte Tak Khawatir KTT Trump, Putin, dan Xi Jinping Picu Yalta 2.0

pantau.com
12 menit lalu
Cover Berita
 

Pantau - Sekretaris Jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) Mark Rutte menepis kekhawatiran bahwa pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden China Xi Jinping di China akan memicu pembagian wilayah pengaruh global seperti Konferensi Yalta 1945 atau yang disebut sebagai Yalta 2.0.

Rutte menyampaikan pernyataan tersebut kepada wartawan di Berlin, Jerman, Kamis (19/11/2026), menjelang pertemuan Koalisi Negara-Negara Pendukung Ukraina yang diselenggarakan Kanselir Jerman Friedrich Merz.

Menurut Rutte, pertemuan antara para pemimpin negara besar merupakan bagian penting dari diplomasi internasional, termasuk ketika melibatkan negara-negara yang memiliki kekuatan nuklir.

"Saya pikir penting bagi para pemimpin untuk bertemu, seperti dalam pertemuan ini, yakni pertemuan di China," kata Rutte kepada wartawan di Berlin.

"Menurut saya, hal itu wajar dan saya sama sekali tidak khawatir," lanjutnya.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah kekhawatiran sejumlah politisi Eropa bahwa pertemuan Trump, Putin, dan Xi Jinping dapat menghasilkan kesepakatan geopolitik yang memengaruhi masa depan Ukraina dan keamanan Eropa.

Mark Rutte Sebut Pertemuan Pemimpin Negara Nuklir sebagai Hal Wajar

Mark Rutte menilai komunikasi langsung antara pemimpin negara-negara besar diperlukan untuk membahas berbagai persoalan internasional.

Ia menegaskan bahwa pertemuan tersebut tidak perlu langsung dipandang sebagai ancaman terhadap kepentingan negara lain.

"Penting bagi para pemimpin untuk bertemu, termasuk para pemimpin negara berkekuatan nuklir. Jadi, sangat wajar jika mereka bertemu, mengadakan pertemuan, dan berupaya menyepakati langkah terbaik ke depan," ujarnya.

Pernyataan itu juga disampaikan ketika Rutte dimintai tanggapan mengenai Donald Trump yang menyebut Vladimir Putin sebagai "seorang teman" dalam pertemuan di China.

Rutte tidak menyampaikan kekhawatiran terhadap penyebutan tersebut dan tetap menekankan pentingnya dialog antarnegara.

Sekjen NATO itu juga memberikan apresiasi terhadap upaya Trump dalam mencari penyelesaian konflik Rusia dan Ukraina.

Rutte mengatakan bahwa Trump "terus melakukan upaya luar biasa untuk mewujudkan perdamaian di Ukraina, dan saya hanya bisa memberikan apresiasi atas upaya tersebut."

Pernyataan Rutte menunjukkan bahwa dirinya memandang pertemuan para pemimpin tersebut sebagai bagian dari komunikasi diplomatik yang wajar.

Politisi Eropa Khawatir KTT Trump, Putin, dan Xi Jinping Menjadi Yalta 2.0

Sejumlah politisi Eropa sebelumnya menyampaikan kekhawatiran mengenai kemungkinan munculnya kesepakatan baru antara Amerika Serikat, Rusia, dan China.

Kekhawatiran tersebut berkaitan dengan kemungkinan ketiga negara membahas pembagian wilayah pengaruh global tanpa melibatkan negara-negara Eropa.

Istilah Yalta 2.0 kemudian muncul untuk menggambarkan kemungkinan terjadinya kesepakatan geopolitik yang menyerupai pembagian wilayah pengaruh setelah Perang Dunia II.

Salah satu perhatian utama para politisi Eropa adalah kemungkinan Amerika Serikat memberikan konsesi kepada Rusia terkait konflik Ukraina.

Mereka juga mencemaskan munculnya pengaturan keamanan baru yang memengaruhi kawasan Eropa tanpa keterlibatan langsung negara-negara di kawasan tersebut.

Kekhawatiran tersebut muncul karena pertemuan melibatkan tiga negara besar yang memiliki pengaruh penting terhadap dinamika politik dan keamanan internasional.

Meski demikian, kekhawatiran mengenai Yalta 2.0 masih berupa penilaian politik dan bukan kesepakatan pembagian wilayah yang telah diumumkan.

Presiden Lithuania Tak Perkirakan Muncul Kesepakatan Pembagian Wilayah

Presiden Lithuania Gitanas Nauseda turut memberikan tanggapan mengenai pertemuan Donald Trump, Vladimir Putin, dan Xi Jinping.

Berbeda dari sejumlah politisi Eropa yang menyampaikan kekhawatiran, Nauseda mengatakan dirinya tidak memperkirakan pertemuan tersebut akan menghasilkan kesepakatan seperti Konferensi Yalta.

"Menurut saya, pembahasan dalam pertemuan itu bukan mengenai pembagian wilayah atau zona pengaruh. Ada topik-topik lain yang dibahas," katanya.

Nauseda menilai terdapat sejumlah persoalan internasional lain yang menjadi perhatian dalam pertemuan para pemimpin negara besar tersebut.

Salah satu isu yang disorotnya adalah kemungkinan keterlibatan China dan Rusia dalam pembahasan reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Tentu saja, saya tertarik untuk memahami bagaimana China dan Rusia akan menjadi penggerak reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mengingat selama ini mereka selalu menentang reformasi tersebut karena hak veto," tambahnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan perhatian Lithuania terhadap posisi China dan Rusia dalam pembahasan perubahan tata kelola organisasi internasional.

Eropa Tegaskan Masa Depan Ukraina Harus Melibatkan Ukraina

Meskipun tidak memperkirakan munculnya kesepakatan Yalta 2.0, Gitanas Nauseda tetap menegaskan pentingnya keterlibatan Ukraina dan negara-negara Eropa dalam pembahasan yang menyangkut masa depan kawasan.

Menurutnya, keputusan mengenai penyelesaian konflik Ukraina tidak boleh dibuat tanpa melibatkan negara yang secara langsung terdampak.

Nauseda juga menekankan bahwa pembahasan mengenai keamanan dan masa depan Eropa harus melibatkan negara-negara Eropa.

"Prinsipnya harus jelas, tidak boleh ada pembahasan mengenai masa depan Ukraina tanpa Ukraina, dan tidak boleh ada pembahasan mengenai masa depan Eropa tanpa Eropa," tegasnya.

Pernyataan tersebut menegaskan posisi Lithuania mengenai pentingnya keterlibatan langsung pihak-pihak terkait dalam proses diplomasi internasional.

Isu tersebut menjadi perhatian menjelang pertemuan Koalisi Negara-Negara Pendukung Ukraina yang diselenggarakan Kanselir Jerman Friedrich Merz di Berlin.

Apa Itu Yalta 2.0 dan Mengapa Dikaitkan dengan KTT Tiga Negara?

Istilah Yalta 2.0 merujuk pada kekhawatiran bahwa negara-negara besar dapat membuat kesepakatan untuk membagi wilayah pengaruh dunia tanpa melibatkan negara-negara yang terdampak.

Istilah tersebut berasal dari Konferensi Yalta yang berlangsung pada 4–11 Februari 1945 menjelang berakhirnya Perang Dunia II.

Konferensi bersejarah itu mempertemukan Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt, Perdana Menteri Inggris Winston Churchill, dan pemimpin Uni Soviet Joseph Stalin.

Ketiga pemimpin membahas sejumlah persoalan mengenai tatanan politik dan keamanan dunia setelah perang.

Konferensi Yalta kemudian kerap dikaitkan dengan pembentukan tatanan geopolitik pascaperang, termasuk berkembangnya pengaruh Uni Soviet di kawasan Eropa Timur.

Dalam konteks pertemuan Trump, Putin, dan Xi Jinping, istilah Yalta 2.0 digunakan untuk menggambarkan kekhawatiran mengenai kemungkinan kesepakatan baru yang memengaruhi pembagian pengaruh global.

Perhatian utama sejumlah politisi Eropa tertuju pada kemungkinan perubahan kebijakan terkait Ukraina dan keamanan kawasan tanpa melibatkan pemerintah Ukraina maupun negara-negara Eropa.

Namun, Mark Rutte dan Gitanas Nauseda sama-sama menyatakan tidak memperkirakan pertemuan tersebut akan menghasilkan pembagian wilayah pengaruh seperti yang dikhawatirkan.

Di tengah perbedaan pandangan tersebut, Lithuania tetap menegaskan bahwa setiap pembahasan mengenai masa depan Ukraina dan Eropa harus melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan secara langsung.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
DPR Resmi Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang
• 21 jam lalukatadata.co.id
thumb
Gus Ipul Ajak Polri Perkuat Pendataan Kelompok Rentan, Ciptakan Keamanan Berkelanjutan
• 23 jam lalukumparan.com
thumb
Eks Kasat Narkoba Polres Bima AKP Malaungi Divonis 20 Tahun, Padahal Jaksa Tuntut Seumur Hidup
• 13 jam laluviva.co.id
thumb
Menkeu Suahasil ke Produsen Rokok Ilegal: Kita Harap Masuk ke Sistem
• 18 jam lalucnbcindonesia.com
thumb
Puting Beliung Terjang Cisarua Bandung Barat, Belasan Rumah Rusak
• 17 jam lalumetrotvnews.com
Berhasil disimpan.