Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengembangkan sistem pemantauan digital berbasis satelit yang terintegrasi dengan peta konsesi pertanahan. Inovasi teknologi ini dirancang untuk mendeteksi titik api kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sekaligus mengidentifikasi kepemilikan lahan secara waktu nyata (real time).
"Saya menggabungkan overlay dari ATR/BPN dengan data satelit. Jadi saya bisa tahu ini punya PT-nya siapa, berapa luas yang dibakar, berapa titik apinya, dan kita ada historinya," kata Kepala BNPB Kristomei Sianturi dilansir dari Antara, Jumat, 20 November 2026.
Baca Juga :
BNPB: 2.397 Bencana Sepanjang 2026 Didominasi Karhutla dan BanjirSistem ini juga dilengkapi indikator warna khusus untuk memantau perkembangan kebakaran secara visual. Warna ungu menandakan kemunculan titik api baru kurang dari dua jam, sedangkan warna putih menjadi penanda bekas area yang sudah terbakar.
Kristomei menyoroti temuan pola ribuan titik api yang kerap muncul di tepi batas konsesi perusahaan sebagai indikasi awal pembukaan maupun perluasan lahan dengan cara membakar. Aktivitas tersebut sangat berisiko meluas tak terkendali ketika memasuki musim kering dan angin kencang.
Data hasil pantauan satelit ini selanjutnya diteruskan BNPB kepada pemerintah daerah, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk bahan evaluasi perizinan perusahaan terkait. Laporan tersebut juga diserahkan kepada aparat penegak hukum guna dilakukan verifikasi lapangan dan penindakan tegas agar praktik pembakaran lahan tidak berulang.
"Jadi kemarin kita sudah bangun sistem itu sehingga bisa memberikan informasi kepada daerah, kepada aparat penegak hukum, bagaimana supaya nanti tidak berulang-ulang lagi, harus ada hukuman yang jelas kepada pelaku usaha yang melakukan pembakaran," ujar Kristomei.
Ilustrasi kebakaran hutan dan lahan. Foto: dok. Kementerian Kehutanan.
Selain memantau potensi karhutla, platform yang dioperasikan Direktorat Pengendalian Operasi BNPB ini juga dimanfaatkan untuk memetakan potensi peringatan dini banjir di sejumlah daerah, mulai dari Papua Selatan hingga Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara. Informasi dini tersebut membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) segera melakukan verifikasi dan menyebarkan peringatan kepada masyarakat.
Kristomei menegaskan penguatan pemantauan berbasis teknologi ini merupakan bagian dari transformasi paradigma penanggulangan bencana nasional. Fokus penanganan kini bergeser dari sekadar kecepatan respons darurat menuju langkah pencegahan dan mitigasi dini sebelum bencana terjadi.




