HARIAN.FAJAR.CO.ID, SURABAYA – Industri kelapa sawit masih menghadapi berbagai kampanye negatif, terutama terkait isu lingkungan dan keberlanjutan. Menghadapi kondisi tersebut, media massa dan pelaku industri sawit didorong membangun komunikasi yang terbuka, berimbang, serta berlandaskan data dan fakta.
Anggota Dewan Kehormatan PWI Pusat, Usman Kansong, mengingatkan insan pers agar tetap mengedepankan sikap skeptis dan kritis dalam memberitakan industri kelapa sawit. Setiap informasi harus melalui proses verifikasi, konfirmasi, dan penyajian yang berimbang.
Hal itu disampaikan Usman dalam Workshop Jurnalistik PWI–GAPKI di Surabaya, Rabu (18/11/2026). Menurutnya, media harus menjadi ruang publik untuk berdialog dan menguji berbagai informasi, bukan sekadar menjadi saluran penyampaian klaim sepihak.
Dia menegaskan, berbagai tuduhan yang menyudutkan industri sawit, seperti anggapan merusak lingkungan, harus diperiksa berdasarkan data dan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Begitu pula informasi atau siaran pers yang hanya menonjolkan keunggulan sawit tanpa menyampaikan fakta secara utuh.
Mengkritisi klaim dari satu pihak, kata Usman, tidak boleh justru membuat media terjebak pada klaim pihak lainnya.
Selain itu, prinsip keberimbangan harus tetap dijalankan dengan meminta keterangan dari pihak yang diberitakan. Jika terjadi kesalahan, media wajib melakukan koreksi dan memberikan ruang hak jawab.
“Kode etik itu membolehkan koreksi, tapi tidak membolehkan takedown,” tegasnya.
Usman juga mengingatkan praktik penghapusan berita yang tidak sesuai dengan ketentuan jurnalistik. Menurutnya, penghapusan berita kerap disalahgunakan sebagai sarana untuk melakukan pemerasan.
Dia menilai, sikap kritis dan profesional insan pers semakin penting karena industri sawit kerap menjadi sasaran kampanye negatif. Salah satunya tekanan dari Uni Eropa melalui regulasi RED II, kebijakan fat tax, hingga pelabelan produk bebas minyak sawit.
Menurut Usman, berbagai tekanan tersebut juga tidak terlepas dari persaingan komoditas minyak nabati dunia, termasuk rapeseed dan kedelai.
Dalam situasi tersebut, media dituntut memberikan porsi pemberitaan yang adil dengan mengedepankan data agar masyarakat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai industri kelapa sawit.
Usman juga menyoroti fenomena post-truth yang membuat persepsi publik kerap lebih dipengaruhi opini dan narasi dibandingkan fakta. Dia merujuk studi Loso Judijanto, peneliti Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS), yang menyimpulkan media turut memperkuat persepsi negatif terhadap sawit.
“Jadi kita semua, orang-orang media, ikut memperkuat,” ujarnya di hadapan peserta workshop yang berasal dari kalangan jurnalis.
Dia mengakui masih ditemukan pemberitaan yang menggunakan sumber tidak bertanggung jawab tanpa melakukan konfirmasi kepada pihak industri. Kondisi tersebut semakin rentan terjadi di media daring akibat tuntutan kecepatan penyajian informasi.
Tidak jarang, proses konfirmasi tertunda hingga citra negatif telanjur terbentuk di tengah masyarakat.
Karena itu, Usman meminta jurnalis lebih cermat dalam menyusun judul dan framing berita. Apalagi, sebagian pembaca hanya membaca judul tanpa menelusuri keseluruhan isi pemberitaan.
Untuk memberikan perspektif terhadap berbagai tuduhan yang berkembang, Usman dalam materinya turut menyandingkan sejumlah isu dengan data dan hasil penelitian.
Terkait tudingan bahwa sawit rakus air, misalnya, dia mengemukakan penelitian yang menyebut tanaman sawit memanfaatkan air hujan dan air permukaan. Sementara mengenai banjir dan longsor, dia menyebut kejadian tersebut lebih banyak berlangsung di luar kawasan perkebunan sawit.
Adapun praktik monokultur, menurutnya, juga merupakan hal yang lazim ditemukan dalam sistem pertanian di berbagai negara.
Produktivitas Sawit Lebih Tinggi
Perspektif ilmiah mengenai keunggulan kelapa sawit turut dipaparkan Peneliti Ahli Madya bidang Ilmu Tanah, Agroklimatologi, dan Hidrologi pada Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) PT Riset Perkebunan Nusantara, Dr Nuzul Hijri Darlan.
Dalam pemaparannya, Nuzul menjelaskan produktivitas minyak sawit mencapai 3,6–4,0 ton per hektare setiap tahun. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan sejumlah komoditas minyak nabati lainnya.
Sebagai perbandingan, produktivitas minyak rapeseed hanya berkisar 0,6–0,8 ton per hektare per tahun. Sementara kedelai sekitar 0,4–0,6 ton dan bunga matahari 0,4–0,5 ton per hektare per tahun.
Nuzul juga menjelaskan Indonesia memiliki kondisi alam yang sangat mendukung pengembangan kelapa sawit. Mulai dari penyinaran matahari sepanjang tahun, curah hujan sekitar 2.000–3.000 milimeter per tahun, hingga suhu rata-rata 24–32 derajat Celsius.
Dalam pemaparannya, dia juga menyebut minyak sawit tidak mengandung kolesterol.
Dengan berbagai keunggulan tersebut, Nuzul menegaskan kelapa sawit memiliki posisi strategis bagi perekonomian dan pembangunan nasional.
“Kelapa sawit merupakan komoditas strategis yang berperan besar dalam ketahanan pangan, penyediaan energi, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Bidang Komunikasi GAPKI, Dr Bandung Sahari, memaparkan peran kelapa sawit dalam memenuhi kebutuhan minyak nabati dunia.
Menurutnya, sawit mampu memasok sekitar 35 persen kebutuhan minyak nabati global dengan penggunaan lahan kurang dari 10 persen dari total lahan tanaman minyak.
Namun, peningkatan kebutuhan dunia harus dihadapkan dengan keterbatasan lahan produksi. Jika produksi bertahan pada level 2025, Indonesia diproyeksikan mengalami defisit pasokan sawit hingga 27 juta ton pada 2050.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, peningkatan produktivitas menjadi salah satu langkah penting. Tanpa perluasan lahan, produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) harus ditingkatkan dari 3,3 ton menjadi 5,0 ton per hektare per tahun.
Bandung menekankan peningkatan produktivitas harus berjalan seiring dengan penerapan prinsip keberlanjutan. Salah satu upaya yang dilakukan industri adalah melalui sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
Dia menyebut sekitar separuh sertifikat ISPO nasional, yakni 587 dari total 1.211 sertifikat, berasal dari anggota GAPKI.
“Sawit yang berkelanjutan adalah kepentingan bersama bagi petani, industri, negara, dan generasi mendatang,” tulis Bandung dalam materinya.
GAPKI, lanjutnya, juga membuka ruang bagi jurnalis untuk mengakses data dan melihat secara langsung praktik pengelolaan perkebunan sawit di lapangan.
Dorong Komunikasi Terbuka
Keterbukaan informasi tersebut dinilai perlu diperkuat melalui strategi komunikasi yang terencana. Usman mendorong GAPKI membangun komunikasi terpadu melalui berbagai pendekatan, mulai dari konsultasi, mediasi, diplomasi, advokasi, lobi, hingga manajemen reputasi.
Dia mengakui upaya menghadapi kampanye negatif terhadap sawit bukan perkara mudah dan membutuhkan dukungan anggaran. Namun, strategi komunikasi tersebut harus terus dijalankan mengingat berbagai tekanan terhadap industri sawit masih berlangsung.
Di sisi lain, pelaku industri juga diminta memberikan ruang dan waktu kepada media untuk melakukan verifikasi informasi. Kesiapan memberikan keterangan dan memenuhi hak jawab menjadi bagian penting dalam membangun hubungan yang sehat antara industri dan pers.
Usman juga mengingatkan pelaku industri agar menempuh mekanisme yang tepat apabila menemukan pemberitaan yang diduga melanggar kode etik jurnalistik.
Jika terdapat dugaan pelanggaran kode etik jurnalistik, pihak yang dirugikan dapat melaporkannya kepada Dewan Pers, bukan langsung ke kepolisian.
Sementara pelanggaran kode perilaku wartawan, seperti pemberitaan yang digunakan untuk mengancam atau memeras, dapat dilaporkan kepada organisasi pers terkait.
Dia menegaskan Dewan Kehormatan PWI memiliki komitmen serius dalam menegakkan kode perilaku wartawan.
Melalui kolaborasi tersebut, media dan industri sawit diharapkan dapat membangun komunikasi yang lebih sehat. Pemberitaan yang kritis tetap diperlukan, tetapi harus disertai verifikasi dan keberimbangan agar publik mendapatkan informasi yang akurat mengenai industri kelapa sawit.





