Google Tutup Lebih dari 19.000 Kanal YouTube, Komdigi Minta Transparansi

kompas.tv
1 jam lalu
Cover Berita
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid. (Sumber: Humas Kemenkomdigi)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan meminta klarifikasi resmi kepada Google terkait penutupan lebih dari 19.000 kanal YouTube yang dikaitkan dengan operasi pengaruh terkoordinasi (coordinated influence operations) di Indonesia.

Komdigi menilai, penindakan terhadap ribuan kanal dalam skala besar harus disertai penjelasan yang transparan mengenai jenis akun, bentuk pelanggaran, serta dasar pengaitan aktivitas tersebut dengan Indonesia.

Baca Juga: Google Tutup 19 Ribu Kanal Youtube Pro Pemerintah Indonesia Sepanjang Juli-September 2026

Dalam siaran pers pada Kamis (19/11/2026), Komdigi menyatakan mendukung upaya pemberantasan manipulasi informasi dan aktivitas tidak autentik di ruang digital.

Namun, pemerintah mengingatkan bahwa setiap tindakan moderasi konten harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, proporsional, dan adil.

"Laporan Google belum memberikan penjelasan yang memadai mengenai jenis akun yang ditindak, bentuk pelanggaran yang ditemukan, maupun dasar pengaitan operasi tersebut dengan Indonesia," demikian pernyataan Komdigi.

Komdigi memandang temuan dalam jumlah besar tersebut memerlukan penjelasan yang dapat diuji untuk memastikan tidak terjadi kesalahan atribusi maupun penafsiran yang keliru.

Google Nonaktifkan Ribuan Kanal YouTube

Penindakan terhadap lebih dari 19.000 kanal tersebut tercantum dalam laporan Google bertajuk Influence Operations Bulletin Q3 2026 yang diterbitkan pada 30 Oktober 2026.

Dalam laporan tersebut, Google mencatat penonaktifan kanal YouTube yang dikaitkan dengan operasi pengaruh terkoordinasi terkait Indonesia sepanjang Juli hingga September 2026.

Pada Juli 2026, Google menonaktifkan 6.888 kanal YouTube berbahasa Indonesia yang disebut menyebarkan konten untuk mendukung pemerintah Indonesia dan pemerintahannya.

Google juga mencatat penonaktifan 10.134 kanal pada Agustus 2026. Menurut laporan tersebut, kanal-kanal itu menyebarkan konten yang mendukung pemerintah sekaligus mengkritik pihak-pihak yang mengkritik pemerintah Indonesia.

Baca Juga: Kemkomdigi Perjelas Aturan Penanganan Konten, Kritik Tak Otomatis Ditindak

Sementara itu, pada September 2026, Google menonaktifkan 2.350 kanal YouTube berbahasa Indonesia yang menyebarkan konten pendukung pemerintah Indonesia.

Jika ketiga kelompok tersebut dijumlahkan, terdapat 19.372 kanal yang secara eksplisit dicatat Google sebagai bagian dari operasi pengaruh terkoordinasi terkait Indonesia.

Google juga mencatat penindakan terhadap 17 kanal multibahasa yang menyebarkan konten pendukung pemerintah Indonesia. 

Namun, entri tersebut dicatat secara terpisah dan tidak secara eksplisit diberi label terkait Indonesia.

Apa Itu Operasi Pengaruh Terkoordinasi?

Operasi pengaruh terkoordinasi merupakan aktivitas jaringan akun atau entitas yang bekerja bersama untuk memengaruhi persepsi publik melalui aktivitas yang tidak autentik.

Dalam konteks laporan Google, penindakan tersebut tidak semata-mata didasarkan pada pandangan politik yang disampaikan melalui konten.

Google mengategorikan aktivitas tersebut sebagai operasi pengaruh terkoordinasi berdasarkan hasil investigasi internalnya.

Karena itu, dukungan terhadap pemerintah atau kritik terhadap kelompok yang berseberangan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran kebijakan platform.

Baca Juga: Demi Keamanan Data, Kemkomdigi Imbau Warga Tak Salah Akses Web Perlinsos

Aspek yang perlu diperjelas adalah pola koordinasi, autentisitas aktivitas, serta bentuk pelanggaran yang ditemukan dalam jaringan kanal tersebut.

Namun, laporan publik Google belum menguraikan secara terperinci identitas operator, sumber pendanaan, struktur jaringan, maupun bukti individual yang menjadi dasar penindakan setiap kanal.

Komdigi Soroti Kebebasan Berekspresi

Selain meminta penjelasan mengenai dasar penindakan, Komdigi menekankan pentingnya perlindungan kebebasan berekspresi di ruang digital.

Pemerintah mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi harus berlaku bagi semua pihak dan kelompok, baik yang mendukung maupun mengkritik pemerintah.

Penegasan tersebut menjadi perhatian karena laporan Google menyebut sejumlah kanal yang ditindak menyebarkan konten pendukung pemerintah Indonesia.

Komdigi menilai transparansi diperlukan agar tindakan moderasi tidak menimbulkan kesalahan atribusi maupun penafsiran yang keliru terhadap aktivitas pengguna.

"Komdigi akan meminta klarifikasi resmi kepada Google dan terus mendorong tata kelola moderasi konten yang transparan, adil, serta melindungi kebebasan berekspresi masyarakat Indonesia secara menyeluruh," demikian pernyataan kementerian tersebut.

Klarifikasi dari Google diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai dasar penindakan, karakteristik jaringan yang ditemukan, serta metode yang digunakan untuk mengidentifikasi operasi pengaruh terkoordinasi tersebut. 

Baca Juga: Menkomdigi Meutya Hafid Bertemu Kapolri Suyudi, Bahas Apa? Ini Penjelasan Keduanya

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Rizky L Pratama Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV

Tag
  • Komdigi
  • Google
  • YouTube
  • operasi pengaruh terkoordinasi
  • moderasi konten
  • kebebasan berekspresi
Selengkapnya


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Pertamina Libatkan Warga Lahat dalam Simulasi Organisasi Keadaan Darurat
• 19 jam lalukompas.tv
thumb
Suahasil Sebut Kunci Ekonomi Tumbuh 6 Persen Ada di Peran Danantara dan Investasi
• 13 jam laluidxchannel.com
thumb
Elvy Sukaesih Tak Mau Batasi Pekerjaan Meski Usia Sudah 70-an
• 22 jam lalukumparan.com
thumb
MPR Belum Putuskan Cara Pilih Pengganti Gibran, Voting atau Musyawarah?
• 17 jam lalucumicumi.com
thumb
Rupiah Dibuka Turun ke Rp18.274/USD, Ini Penjelasan BI
• 2 jam lalumetrotvnews.com
Berhasil disimpan.