JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB Syamsu Rizal meminta pembenahan di tubuh Polri dilakukan secara menyeluruh menyusul kasus dugaan penyadapan yang menyeret sejumlah anggota kepolisian.
Rizal menilai langkah pembenahan tidak cukup hanya dengan menindak pihak-pihak yang terlibat. Perlu ada evaluasi terhadap sistem dan mekanisme kerja di lingkungan kepolisian untuk mencegah kemungkinan adanya intervensi kepentingan lain dalam pengambilan keputusan.
"Mesti dilakukan langkah-langkah yang lebih menyeluruh terutama dalam konteks bagaimana memastikan bahwa SOP yang dilakukan atau mekanisme pengambilan keputusan dan pengambilan tindakan yang dilakukan itu memang jauh dari kemungkinan instruksi kepentingan-kepentingan lain," kata Rizal dalam tayangan Sapa Indonesia Pagi KompasTV, Jumat (20/11/2026).
Baca Juga: Dugaan Penyadapan oleh Listyo Sigit, Pengamat: Kalau Memang Tidak Ada Makar, Jangan Dipaksakan
Pembenahan Polri Harus Menyentuh Aspek StrategisRizal menilai langkah bersih-bersih di tubuh Polri tidak boleh hanya berfokus pada penindakan atau penyelesaian persoalan teknis.
Menurutnya, upaya tersebut harus disertai pembenahan terhadap sistem dan mekanisme pengambilan keputusan agar terbebas dari kemungkinan intervensi kepentingan lain.
Ia juga menekankan pentingnya memperbaiki mekanisme komunikasi politik dalam pelaksanaan kebijakan sehingga langkah pembenahan yang dilakukan pemerintah dapat berjalan secara maksimal.
"Memastikan bahwa langkah-langkah bersih-bersih ini, ini pada hakekatnya bukan hanya sekadar langkah parsial atau langkah teknis, tetapi yang paling penting adalah strategisnya. Bagaimana memastikan bahwa mekanisme pengambilan keputusan dan mekanisme komunikasi politik dari kebijakan itu, bisa berjalan maksimal," ujarnya.
Baca Juga: Legislator PDIP Duga Motif Penyadapan oleh Listyo Sigit untuk Serang-Turunkan Presiden
PKB Soroti Komunikasi Pemerintah kepada MasyarakatSelain pembenahan internal, Rizal juga menyoroti penyampaian informasi pemerintah yang belum komprehensif masih menyisakan celah yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Oleh karena itu, langkah-langkah strategis pemerintah perlu disampaikan secara lebih menyeluruh agar masyarakat memahami kebijakan yang telah diambil.
"Masih terlalu banyak lubang-lubang atau celah-celah yang menimbulkan miss persepsi atau miss interpretasi dari masyarakat. Oleh karena itu, bakom presiden dan seluruh kementerian lembaga atau person-person yang memiliki kewenangan untuk melakukan komunikasi politik dengan mempublis beberapa langkah-langkah yang sifatnya strategis," tuturnya.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Laela Putri Rahmadani Editor : Desy-Afrianti
Sumber : Kompas TV
- PKB
- Polri
- penyadapan
- kasus penyadapan presiden





