JAKARTA - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri kembali melakukan penggeledahan rumah di kawasan Bogor dan Tangerang, terkait kasus dugaan makar penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
"Saat ini masih melakukan pengembangan lanjutan penggeledahan di daerah Bogor dan Tangerang," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro, Jumat (20/11/2026).
Dengan adanya operasi penindakan tersebut, menurut Susatyo, hal itu yang menjadi alasan kegiatan ekspse perkara makar dengan Kejaksaan Agung hari ini ditunda pekan depan. "Ekspose diundur minggu depan," ujar Susatyo.
Dit Tipidum Bareskrim Polri sebelumnya telah menggeledah rumah di Cipete dan sejumlah lokasi yang diduga dijadikan posko terkait aktivitas makar.
Rumah di Cipete diduga milik dari Irjen Eko Hadi Santoso, yang merupakan tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Eko juga telah dipecat sebagai anggota Polri.
Baca Juga:Jaksa Hadirkan Khalid Basalamah di Persidangan Kasus Kuota HajiBareskrim Polri sebelumnya menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik serta ilegal akses.
Sebelumnya, Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara, Slamet Uliandi dijadikan tahanan rumah karena alasan kesehatan.
Mabes Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik, Selasa 10 November 2026. Terbaru, Polri juga memecat Irjen Eko Hadi Santoso dalam sidang etik, Selasa 17 November 2026.
Peristiwa penyadapan diduga berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
Selain Presiden, penyadapan diduga dilakukan kepada pejabat negara, tokoh politik, media massa, ormas, LSM, dan pengusaha.
Baca Juga:Eks Sekjen Kemenag Tekankan Pentingnya Teknologi Digital di MadrasahKeempat tersangka dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman maksimal 10 tahun. Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) KUHP, dengan ancaman pidana selama enam tahun. Undang-Undang ITE Pasal 32 ayat (1) dengan ancaman pidana selama delapan tahun.
#nasional




