Apindo Ungkap Risiko di Balik Kenaikan UMP Jakarta 2027

liputan6.com
46 menit lalu
Cover Berita

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta sekaligus anggota Dewan Pengupahan unsur pengusaha, Nurjaman, mengingatkan Pemprov DKI Jakarta agar kenaikan UMP 2027 tidak terlalu tinggi karena dapat membebani kemampuan perusahaan dalam merekrut tenaga kerja.

Ia mengatakan, kondisi ekonomi saat ini masih mengalami turbulensi. Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan pengusaha mengusulkan kenaikan UMP DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.047.589.

Advertisement

BACA JUGA: Dana Cadangan Pesangon dan Taruhan Perlindungan Pekerja

"Karena saat ini ekonomi kita sedang mengalami turbulensi, maka penerimaan karyawan pun akan tertahan. Yang ada bukan penerimaan karyawan, tetapi pengurangan karyawan," kata Nurjaman kepada Liputan6.com, Jumat (20/11/2026).

Dia menjelaskan, unsur pengusaha mengusulkan UMP DKI Jakarta 2027 sebesar Rp 6.047.589 dengan menggunakan nilai alfa 0,5. Usulan itu lebih rendah dibandingkan rekomendasi unsur pemerintah sebesar Rp 6.136.941 dengan alfa 0,775 dan unsur buruh sebesar Rp 6.210.040 dengan alfa 1,0.

Nurjaman menyebut bahwa ketiga unsur Dewan Pengupahan tidak mencapai kesepakatan dalam pembahasan UMP 2027 yang berakhir pada Rabu (18/11/2026). Karena itu, masing-masing unsur telah menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melalui Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta.

“Dewan Pengupahan DKI mengajukan tiga usulan dari tiga unsur, yaitu pemerintah, pengusaha, serta buruh atau pekerja,” ungkap dia.

Dia berharap Pramono menetapkan UMP sesuai rekomendasi unsur pengusaha. Pasalnya, kata dia pertimbangan pengusaha tidak hanya berkaitan dengan besaran upah minimum, tetapi juga keberlangsungan perusahaan dan pengaturan upah bagi pekerja dengan masa kerja lebih panjang.

Dia khawatir kenaikan UMP DKI 2027 yang terlalu tinggi justru mempersempit perbedaan upah antara pekerja baru dan pekerja lama. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan pengupahan.

“UMP ini mengatur upah bagi orang yang baru melamar pekerjaan, masih lajang, dan baru bekerja dengan masa kerja nol tahun. Itu yang dipikirkan oleh UMP. Namun, kenapa kita tidak memikirkan pekerja dengan masa kerja yang lebih panjang?,” kata dia.

 


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Periksa Kepala Bea Cukai Tanjung Emas, KPK Telusuri Impor Kontainer
• 2 jam laluliputan6.com
thumb
IHSG Dibuka Melemah 0,81 Persen ke Level 5.152, Indeks LQ45 Turut Terkoreksi
• 2 jam lalupantau.com
thumb
​'Peredaran Sabu Dibabat, Dua Pelaku Diseret ke Jeruji Besi'
• 7 jam lalumediaapakabar.com
thumb
Setelah 18 Tahun, Perampasan Aset Kini Menjadi Undang-Undang
• 22 jam laludisway.id
thumb
Murka Kapolda Sulsel, Tiga Polisi Pengguna Narkoba Terancam Dipecat
• 12 jam lalutvonenews.com
Berhasil disimpan.