Surabaya, tvOnenews.com - Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) Kamis (19/11) malam, kembali menahan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) tahun anggaran 2025-2026.
Keempat tersangka terdiri dari Moch Nahroni (MN) selaku Direktur Keuangan dan SDM PDTS KBS, Nurika Widyasanti (NW) selaku Direktur Operasional dan Umum, Eliya Emi Suprapto (EES) selaku anggota Badan Pengawas PDTS KBS, serta Muhammad Ma'ruf Syah (MM) yang merupakan advokat dari Kantor Hukum Ma'ruf Syah and Partner.Keempatnya ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan sejak Kamis (19/11). Mereka kemudian langsung ditahan di Cabang Rutan Kejati Jatim selama 20 hari, terhitung sejak 19 November hingga 8 Desember 2026.
Aspidsus Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, mengatakan, perkara tersebut bermula pada Februari 2025 ketika jajaran direksi dan sejumlah karyawan PDTS KBS dipanggil Kejaksaan Negeri Tanjung Perak untuk diperiksa terkait pengaduan dugaan korupsi pengelolaan sewa tenant.
“Nurika dan Nahroni kemudian menghubungi Eliya untuk dicarikan pengacara yang bisa membantu menutup permasalahan itu, sampai kemudian diperkenalkan dengan Ma’ruf,” ujar Punia dalam konferensi pers di Kejati Jatim, Kamis (19/11).
Menurut Punia, setelah diperkenalkan dengan kedua direksi tersebut, Ma'ruf selaku pemgacara yang ditunjuk, diduga meminta lawyer fee Rp100 juta serta dana sebesar Rp500 juta yang disebut untuk mengupayakan penutupan perkara di Kejari Tanjung Perak.
Dana tersebut kemudian dikeluarkan dari kas PDTS KBS atas persetujuan direksi. Kepala Departemen Keuangan KBS diperintahkan mencairkan uang tersebut, sebelum kemudian diserahkan oleh Eliya kepada Ma'ruf.
Namun, berdasarkan hasil penyidikan Kejati Jatim, uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejari Tanjung Perak.
Tak berhenti di situ, dalam pemeriksaan tersebut, Ma'ruf selaku kuasa hukum, kembali diduga meminta lawyer fee Rp100 juta dan dana sebesar Rp995 juta untuk menutup perkara di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Permintaan itu kembali disetujui oleh Nurika dan Nahroni.
Permintaan dana kemudian terus bertambah hingga total uang kas PDTS KBS yang dikeluarkan untuk kepentingan tersebut mencapai sekitar Rp2,41 miliar.




