Muhaimin Iskandar atau Cak Imin Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyebut Prabowo Subianto Presiden RI sedang melakukan agenda restart atau menata ulang Indonesia untuk mengatasi persoalan utang negara, kemiskinan, hingga ketimpangan penguasaan kekayaan.
Hal itu disampaikan Cak Imin dalam agenda Haul Tumvirat Ulama NU di Halaman Gedung Pusaka NU dan Resolusi Jihad Jalan Gayungsari Timur No.35 Surabaya, Kamis (19/11/2026) malam kemarin.
Cak Imin menjelaskan, agenda restart itu berangkat dari persoalan ketimpangan penguasaan kekayaan nasional. Yang mana 60 persen kekayaan Indonesia hanya dikuasai oleh 50 orang saja.
Upaya penataan ulang yang dilakukan Prabowo tersebut, kini mulai dijalankan dengan mengambil alih pengelolaan sumber daya alam agar di bawah kendali negara.
“Yang pertama yang belum banyak diketahui, Pak Prabowo ini sedang melakukan restart. Reset. Menata ulang,” kata Cak Imin.
Selain ketimpangan kekayaan, Cak Imin menyebut kondisi Indonesia saat ini masih menghadapi sejumlah persoalan akut sejak masa orde baru. Mulai dari utang negara yang menumpuk, kemiskinan, hingga pengelolaan kekayaan alam yang belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Menurutnya, ketimpangan penguasaan kekayaan menjadi persoalan lama yang belum terselesaikan sejak era pemerintahan sebelumnya. “Yang pertama hanya 50 orang yang menguasai lebih dari 60 persen kekayaan Indonesia. Hanya 50 orang. Yang kaya itu-itu saja,” jelasnya.
Ketum PKB itu menilai, persoalan ketimpangan kekayaan tersebut sebetulnya sudah lama menjadi bahan diskusi di kalangan intelektual PKB. Namun hingga saat ini belum ada penyelesaian untuk mengatasi persoalan itu.
Kemudian Cak Imin juga menyinggung upaya pemberantasan korupsi melalui pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menurutnya belum berhasil mengembalikan kekayaan negara sebagaimana cita-cita reformasi.
Ia juga menyinggung justru para wakil rakyat yang duduk di kursi parlemen malah terjerat berbagai skandal korupsi yang diusut KPK.
“Nah sudah tahu dari dulu tapi nggak pernah ada solusi kekayaan yang timpang itu. Kita pernah membuat KPK. KPK itu yang buat saya termasuk salah satunya beserta Bu Mega zaman itu supaya harta-harta yang hilang itu kembali. Gagal. Malah yang banyak ketangkap DPR-nya sendiri,” tuturnya.
Selanjutnya Cak Imin mengatakan agenda restart Indonesia juga dilakukan untuk mengubah pola pengelolaan sumber daya alam agar pendapatan negara tidak terus bergantung pada pajak.
Dia menilai, kekayaan alam Indonesia seharusnya dapat menjadi sumber pendapatan yang lebih besar untuk membiayai kebutuhan negara dan mengurangi beban utang.
“Seharusnya dari dua provinsi saja kalau sumber daya alamnya dikelola dengan benar bisa menghidupi semuanya,” ujarnya.
Cak Imin mengungkapkan, PKB sebelumnya memiliki gagasan agar pengelolaan sumber daya alam dibagi 50 persen oleh negara, dan 50 persen oleh swasta.
Namun gagasan Prabowo dinilai Cak Imin lebih progresif dengan mendorong 70 persen pengelolaan berada di tangan negara dan 30 persen oleh swasta.
“Ternyata Pak Prabowo jauh lebih itu. Pak Prabowo minta 70 persen dikuasai negara, 30 persen dikuasai swasta supaya kekayaan tidak menumpuk ke 50 orang,” lanjutnya.
Upaya menjalankan agenda tersebut kini sudah menjadi instruksi hingga tingkat Kapolri. Cak Imin menyinggung, jika Kapolri yang lama belum diganti maka agenda penataan ulang kekayaan negara tidak bisa berjalan.
“Dan itu sudah perintah bahkan sekarang perintahnya sudah di tingkat Kapolri, karena Kapolrinya baru. Kalau Kapolrinya nggak baru nggak bisa jalan ini. Alhamdulillah Kapolrinya baru,” ujarnya.
Cak Imin berharap, agenda restart yang dilakukan Prabowo dapat berjalan sehingga kekayaan alam Indonesia bisa dimanfaatkan untuk membiayai kehidupan seluruh masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan pada pajak.
“Mohon doanya restart ini sukses, Indonesia kaya lagi, pajak tidak terlalu penting, yang penting kekayaan alam segera nyaur utang dan membiayai seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Amin ya rabbal alamin,” tandasnya.(wld/bil/ipg)




