Kementerian PU: Kondisi Jalan Nasional Jelang Nataru Capai 93,4%

metrotvnews.com
2 jam lalu
Cover Berita

Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat tingkat kemantapan jalan nasional mencapai 93,4 persen menjelang libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Pemerintah terus melakukan perbaikan sejumlah ruas sekaligus memetakan titik rawan kemacetan, kecelakaan, banjir, dan longsor untuk memastikan kelancaran perjalanan masyarakat.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I Kementerian PU Javid Hurriyanto, mengatakan penanganan kerusakan jalan terus dilakukan hingga menjelang pembatasan kendaraan angkutan berat pada 15 Desember 2026. Perbaikan meliputi penutupan lubang, perataan jalan bergelombang, hingga penanganan sambungan jembatan dan jalan.

"Untuk kemantapan sampai dengan saat ini di 93,4 persen. Tentunya ini akan kita terus tingkatkan. Kita masih ada waktu kurang lebih sekitar tiga minggu sampai tanggal 15 Desember nanti," kata Javid kepada wartawan di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat, 20 November 2026.
 

Baca Juga :

Penjelesan Kementerian PU Soal Pembangunan Tol Puncak Belum Masuki Tahap Konstruksi

Sementara itu, Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan pemeliharaan jalan nasional sebenarnya dilakukan secara rutin sepanjang tahun. Namun, intensitas pekerjaan ditingkatkan menjelang periode libur panjang, seperti Nataru dan Lebaran, untuk memastikan kondisi jalan siap dilalui masyarakat.

"Untuk masalah preservasi jalan, biasanya kita kerjakan hampir tiap bulan ada. Cuma memang manakala sudah mendekati musim libur panjang, Nataru ke Lebaran, itu lebih intens saja," ujar Dody kepada wartawan di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat, 20 November 2026.


Ilustrasi perbaikan jalan. Foto: Dok. Jasa Marga.

Dody menyebut salah satu perhatian pemerintah ialah penanganan ruas Pantai Utara (Pantura) yang mengalami kerusakan cukup parah. Penanganannya umumnya masuk dalam program pembiayaan jangka panjang, baik melalui pinjaman maupun Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Meski demikian, pekerjaan konstruksi akan diatur agar tidak mengganggu mobilitas masyarakat menjelang musim liburan.

"Justru kalau yang begini-begini pada saat mendekati musim libur panjang kita berhenti, karena kita juga enggak mau kemudian pekerjaan-pekerjaan kita itu menjadi hambatan tersendiri bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan, apakah itu untuk mudik atau wisata," tegas Dody.

(Metrotvnews.com/M. Azri Arifin)


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Pukat UGM Sebut UU Perampasan Aset Pepesan Kosong, Ini 10 Poin Kelemahannya
• 14 jam lalukompas.tv
thumb
Sambutan di Forum Bisnis Indonesia-China Tahun 2026, Prabowo Optimistis Masa Depan Perdamaian Dunia
• 1 jam laluidxchannel.com
thumb
Rusdi Kirana Tegaskan Pendidikan Jadi Kunci Pengentasan Kemiskinan, Lion Group Perluas Peluang Kerja Lulusan Kampus
• 11 jam lalupantau.com
thumb
Aktivis HAM Ingatkan Politik Sehat, Imbau Jangan Ada Serangan ke Keluarga
• 12 jam lalukumparan.com
thumb
Perubahan Iklim Ancaman Nyata Bumi Sejak Tahun 1850, BMKG Ungkap Dampaknya
• 18 jam laluidxchannel.com
Berhasil disimpan.