KPK Usut Penunjukan Langsung Vendor Saat Periksa Sestama BNPB

suarasurabaya.net
13 jam lalu
Cover Berita

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami penunjukan langsung vendor pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), saat memeriksa Sekretaris Utama (Sestama) BNPB berinisial R sebagai saksi, Kamis (19/11/2026) .

Budi Prasetyo Juru Bicara KPK memaparkan pendalaman tersebut dilakukan lembaga antikorupsi, karena R merupakan kuasa pengguna anggaran (KPA) di lingkungan BNPB.

“Artinya, yang mengetahui secara menyeluruh bagaimana proses mekanisme pengadaan yang bersumber dari DSP atau dana siap pakai itu dilakukan, seperti apa penunjukan langsung ini dilakukan di lingkungan BNPB, siapa yang menunjuk, siapa yang melakukan plotting atau pembagian, dan sebagainya,” kata Budi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (20/11/2026), dilansir Antara.

Lebih lanjut, Budi memaparkan pendalaman hal tersebut penting dilakukan oleh KPK, karena dana siap pakai BNPB untuk penanganan bencana itu kemudian diduga terjadi konflik kepentingan hingga suap.

“Karena memang pelaksanaannya tidak lagi menggunakan semacam pokja (kelompok kerja), tetapi kemudian PPK (pejabat pembuat komitmen) ini langsung bisa melakukan pelaksanaan penunjukan langsung tersebut,” jelasnya.

Kasus itu berawal saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BNPB, dengan menangkap 15 orang pada 13 Oktober 2026. Sehari setelahnya, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus tersebut.

Salah satunya, BS selaku adik Letnan Jenderal TNI berinisial S, yang saat OTT berlangsung menjabat Kepala BNPB. BS juga merupakan Tenaga Ahli Kepala BNPB saat S aktif menjabat.

Selanjutnya, empat orang tersangka lainnya adalah pejabat pembuat komitmen sekaligus inisial GPS Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB , RE Tenaga Ahli Kepala BNPB, GP Direktur PT Trans Lintas Selaras, serta SNG pihak swasta.

Pada 16 Oktober 2026, KPK menyita barang bukti senilai Rp5,47 miliar yang terdiri atas 7.500 dolar Amerika Serikat, 9.000 dolar Singapura, Rp3,35 miliar, 56 keping emas dengan total berat 133 gram dengan nilai mencapai Rp315,8 juta, tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp452 juta, serta aset kripto sejumlah Rp1,10 miliar.

Selain itu, KPK telah menggeledah ruangan Kepala BNPB dan sejumlah ruangan lainnya di Kantor BNPB setelah menetapkan tersangka kasus tersebut. Sementara itu, KPK telah memberitahukan kepada Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mengenai peran Letjen TNI S.

KPK pada 20 Oktober 2026 bersurat kepada Jenderal TNI Agus Subiyanto Panglima TNI mengenai dua anggota TNI aktif yang diduga terlibat kasus tersebut. Kemudian, KPK memeriksa S dan seorang anggota TNI aktif yang sedang menjabat sebagai Deputi BNPB sebagai saksi pada 12 November 2026.(ant/fia/bil/ipg)


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Perlindungan Warga Negara dari Ancaman Bencana Harus Jangkau Kelompok Rentan
• 9 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Pramono Ungkap Pembangunan JLNT Pluit Telan Rp600 Miliar Tanpa APBD, Sempat Mangkrak Hampir 10 Tahun
• 5 jam lalupantau.com
thumb
Stefan William Kembali ke Sinetron RCTI Lewat Tertulis Untuk Kita, Kini Kurangi Jadwal Streaming Mobile Legends
• 6 jam lalugrid.id
thumb
Jelang Nataru, Harga Cabai di Palu Masih Tinggi
• 5 jam lalukompas.tv
thumb
Film Para Perasuk Raih Piala Citra FFI 2026 untuk Film Cerita Panjang Terbaik
• 2 jam lalurepublika.co.id
Berhasil disimpan.