Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami penunjukan langsung vendor pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), saat memeriksa Sekretaris Utama (Sestama) BNPB berinisial R sebagai saksi, Kamis (19/11/2026) .
Budi Prasetyo Juru Bicara KPK memaparkan pendalaman tersebut dilakukan lembaga antikorupsi, karena R merupakan kuasa pengguna anggaran (KPA) di lingkungan BNPB.
“Artinya, yang mengetahui secara menyeluruh bagaimana proses mekanisme pengadaan yang bersumber dari DSP atau dana siap pakai itu dilakukan, seperti apa penunjukan langsung ini dilakukan di lingkungan BNPB, siapa yang menunjuk, siapa yang melakukan plotting atau pembagian, dan sebagainya,” kata Budi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (20/11/2026), dilansir Antara.
Lebih lanjut, Budi memaparkan pendalaman hal tersebut penting dilakukan oleh KPK, karena dana siap pakai BNPB untuk penanganan bencana itu kemudian diduga terjadi konflik kepentingan hingga suap.
“Karena memang pelaksanaannya tidak lagi menggunakan semacam pokja (kelompok kerja), tetapi kemudian PPK (pejabat pembuat komitmen) ini langsung bisa melakukan pelaksanaan penunjukan langsung tersebut,” jelasnya.
Kasus itu berawal saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BNPB, dengan menangkap 15 orang pada 13 Oktober 2026. Sehari setelahnya, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus tersebut.
Salah satunya, BS selaku adik Letnan Jenderal TNI berinisial S, yang saat OTT berlangsung menjabat Kepala BNPB. BS juga merupakan Tenaga Ahli Kepala BNPB saat S aktif menjabat.
Selanjutnya, empat orang tersangka lainnya adalah pejabat pembuat komitmen sekaligus inisial GPS Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB , RE Tenaga Ahli Kepala BNPB, GP Direktur PT Trans Lintas Selaras, serta SNG pihak swasta.
Pada 16 Oktober 2026, KPK menyita barang bukti senilai Rp5,47 miliar yang terdiri atas 7.500 dolar Amerika Serikat, 9.000 dolar Singapura, Rp3,35 miliar, 56 keping emas dengan total berat 133 gram dengan nilai mencapai Rp315,8 juta, tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp452 juta, serta aset kripto sejumlah Rp1,10 miliar.
Selain itu, KPK telah menggeledah ruangan Kepala BNPB dan sejumlah ruangan lainnya di Kantor BNPB setelah menetapkan tersangka kasus tersebut. Sementara itu, KPK telah memberitahukan kepada Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mengenai peran Letjen TNI S.
KPK pada 20 Oktober 2026 bersurat kepada Jenderal TNI Agus Subiyanto Panglima TNI mengenai dua anggota TNI aktif yang diduga terlibat kasus tersebut. Kemudian, KPK memeriksa S dan seorang anggota TNI aktif yang sedang menjabat sebagai Deputi BNPB sebagai saksi pada 12 November 2026.(ant/fia/bil/ipg)




