Pramono Ungkap Pembangunan JLNT Pluit Telan Rp600 Miliar Tanpa APBD, Sempat Mangkrak Hampir 10 Tahun

pantau.com
5 jam lalu
Cover Berita

Pantau - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengungkapkan pembangunan Jalan Layang Non-Tol (JLNT) Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, membutuhkan biaya hingga Rp600 miliar tanpa menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Nilai pembangunan flyover ini atau jembatan layang non-tol ini sebenarnya nilainya cukup lumayan, yaitu Rp600 miliar," kata Pramono saat meninjau JLNT Pluit di Jakarta Utara, Jumat.

Proyek pembangunan JLNT Pluit telah dimulai sejak 2015, tetapi sempat terhenti hampir 10 tahun akibat perubahan kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Perubahan Kebijakan Jadi Penyebab Proyek Mangkrak

Pramono menjelaskan bahwa proyek pembangunan JLNT Pluit tersebut dikerjakan oleh pihak pengembang.

Namun, dalam perjalanannya, pembangunan proyek tersebut tidak dapat dilanjutkan karena adanya perubahan kebijakan Pemprov DKI Jakarta.

Pramono mengungkapkan bahwa sebagian besar kendala pembangunan proyek tersebut berasal dari pemerintah daerah dan bukan sepenuhnya kesalahan pihak pengembang.

"Hampir 10 tahun lebih tidak ada progres, karena memang itu tadi, karena perubahan kebijakan yang ada," ungkap Pramono.

Saat ini, nilai pembangunan JLNT Pluit yang mencapai sekitar Rp600 miliar tengah melalui proses penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Proses penilaian tersebut diperlukan untuk menghitung kewajiban kontribusi pihak pengembang secara transparan.

Sementara itu, pihak pengembang tengah memproses tender kontraktor untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan yang belum rampung.

Pramono Prioritaskan Keselamatan Pengguna Jalan

Setelah seluruh pekerjaan fisik selesai, JLNT Pluit akan menjalani uji laik fungsi dan pemeriksaan integritas struktur oleh lembaga independen bersertifikat.

Pramono menekankan bahwa aspek keselamatan menjadi syarat utama sebelum JLNT Pluit dibuka untuk masyarakat umum.

Pemprov DKI Jakarta tidak ingin percepatan penyelesaian proyek tersebut mengabaikan aspek keamanan dan keselamatan pengguna jalan.

“Saya ingin memastikan semuanya aman terlebih dahulu sebelum dibuka untuk masyarakat. Jangan sampai karena ingin segera difungsikan, aspek keselamatan pengguna jalan justru tidak diperhatikan,” ucap Pramono.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Catatan KPK Usai UU Perampasan Aset Disahkan
• 18 jam laluliputan6.com
thumb
Kemensos Raih Good Impact Award 2026, Gus Ipul Dorong Inovasi Program Sosial
• 12 jam laluliputan6.com
thumb
OSO Raih detikcom Awards 2026: Tokoh Pembangunan & Pejuang Otonomi Daerah
• 16 jam lalujpnn.com
thumb
Perubahan Iklim Ancaman Nyata Bumi Sejak Tahun 1850, BMKG Ungkap Dampaknya
• 18 jam laluidxchannel.com
thumb
Dubes Palestina Apresiasi Relawan Sumud Flotilla dan Soroti Larangan Jurnalis Masuk Gaza
• 8 jam lalurepublika.co.id
Berhasil disimpan.