Seorang anak berusia delapan tahun mengaku kepada ibunya tak ingin lagi pergi mengaji. Alasannya, ia mendapat perlakuan tidak pantas dari guru ngajinya. Pengakuan itu kemudian membuka tabir pencabulan terhadap tiga anak didik di Kabupaten Lebak, Banten.
Pengadilan Negeri (PN) Rangkasbitung menjatuhkan hukuman 11 tahun 6 bulan penjara kepada terdakwa berinisial U karena terbukti mencabuli ketiga anak tersebut. Majelis hakim juga mencabut hak U untuk mengajar selama 13 tahun 6 bulan. Putusan dibacakan pada Kamis (19/11).
Dalam perkara ini, U terbukti melakukan pencabulan terhadap tiga anak berusia delapan tahun secara berulang di kediamannya. Keterangan ketiga korban saling bersesuaian dan diperkuat hasil pemeriksaan medis serta psikologis yang menunjukkan adanya tekanan psikologis atau psychological distress.
Dalam putusannya, majelis hakim yang diketuai Sarai Dwi Sartika, dengan anggota Sophie Dhinda Aulia Brahmana dan Rafi Maulana, menyatakan U terbukti melanggar Pasal 418 ayat (2) huruf b UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Hukuman tersebut enam bulan lebih berat daripada tuntutan penuntut umum.
Dalam pertimbangannya yang dikutip dari situs Dandapala Mahkamah Agung, majelis hakim menilai seorang guru seharusnya menjadi garda terdepan dalam melindungi anak. Namun, U justru menyalahgunakan kepercayaan orang tua yang telah menyerahkan anak-anak mereka untuk dididik sejak 2023.
Majelis juga menilai penyesalan U tidak sungguh-sungguh. Selama persidangan, U memberikan keterangan berbelit-belit, membantah sebagian perbuatannya, dan menyebut perkara tersebut seharusnya diselesaikan secara kekeluargaan.
Salah satu hal yang menonjol dalam putusan ini adalah penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak mengajar. Dengan merujuk Pasal 64 dan Pasal 66 KUHP Nasional, majelis mencabut hak U untuk membuka tempat pengajaran, menjadi guru atau tenaga pengajar, maupun melakukan pekerjaan sejenis yang berkaitan dengan anak. Pencabutan hak tersebut bertujuan memberikan kepastian keamanan kepada masyarakat sekaligus mencegah terulangnya tindak pidana serupa.
Majelis menegaskan, meskipun U bukan guru bersertifikasi, kedudukannya sebagai pengajar tetap mengandung tanggung jawab untuk melindungi anak. Merujuk Pasal 90 KUHP Nasional, majelis menetapkan pencabutan hak tersebut selama 13 tahun 6 bulan atau dua tahun lebih lama daripada pidana pokok.
Sementara itu, tuntutan restitusi sebesar Rp 4.080.000 tidak dikabulkan karena tidak disertai rincian perhitungan kerugian sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Meski demikian, majelis menegaskan bahwa mekanisme lain untuk memperoleh restitusi tetap terbuka.
Reporter: Nabilah Siti Nurhikmah




