Anak usaha APRIL Group milik konglomerat Sukanto Tanoto, PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP), menyatakan masih menunggu pemberitahuan resmi dari pemerintah tentang pencabutan perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) di Riau. Sejauh ini, perusahaan mengaku baru mendapatkan informasi mengenai pencabutan izin tersebut dari media.
“Kami menghormati kewenangan Pemerintah dan akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait. Saat ini kami menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut, dan akan memberikan tanggapan melalui mekanisme yang sesuai setelah kami menerimanya,” kata manajemen perusahaan melalui keterangan tertulis kepada Katadata, Jumat (20/11).
Manajemen menyebut prioritas utama perusahaan saat ini adalah menjaga kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada kegiatan operasionalnya. Berdasarkan data perusahaan, PT RAPP bersama Grup APRIL mempekerjakan lebih dari 41.000 orang dan mendukung ratusan pelaku usaha lokal yang memasok barang dan jasa.
“Kami akan terus memberikan informasi kepada kontraktor, pelanggan, pemasok, dan mitra usaha lainnya, serta berupaya meminimalkan gangguan yang mungkin timbul,” kata manajemen.
Sebelumnya, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengumumkan telah mencabut perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) milik PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) di Riau. Seluruh area konsesi dari anak usaha APRIL Group seluas 338.536 hektare di provinsi tersebut kembali dikuasai negara.
Pencabutan izin ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Pencabutan izin didasarkan pada sederet temuan pelanggaran, dari mulai kebakaran gambut berulang hingga kerusakan kawasan lindung.
"Pencabutan karena kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektare," demikian tertulis dalam keterangan tertulis Satgas PKH, Jumat (20/11).
Selain itu, Satgas menemukan masalah perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat gajah sumatera. Dengan pencabutan perizinan tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal izin PT RAPP dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara. Meski demikian, Satgas menegaskan bahwa kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku.
Tiga Dekade Beroperasi, RAPP Paparkan Dampak Ekonomi di RiauManajemen PT RAPP memaparkan sejumlah dampak ekonomi dari kegiatan operasional perusahaan selama lebih dari tiga dekade di Riau.
Berdasarkan studi dampak ekonomi yang dirujuk perusahaan, aktivitas PT RAPP disebut mendukung sekitar 170 ribu lapangan pekerjaan di Riau dan sekitar 300 ribu lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia.
Pangkalan Kerinci yang menjadi basis operasional perusahaan disebut telah berkembang dari komunitas beranggotakan sekitar 200 orang pada 1993 menjadi ibu kota Kabupaten Pelalawan dengan sekitar 250 ribu penduduk.
“Diperkirakan sekitar 20% dari jumlah tersebut memiliki keterkaitan dengan operasional kami,” tulis manajemen.
Pada periode 2016-2025, PT RAPP mengklaim berkontribusi lebih dari Rp350 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau.
Dalam 10 tahun terakhir, perusahaan juga menyebut telah menginvestasikan Rp970 miliar untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat di lima kabupaten.
“Program-program tersebut mencakup upaya penurunan angka stunting di 138 desa serta penyediaan peralatan kesehatan ibu dan anak bagi 26 puskesmas bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan,” tulis manajemen.
Perusahaan juga memaparkan besarnya skala ekspornya. PT RAPP bersama Grup APRIL menghasilkan produk bernilai tambah berbasis serat kayu di Indonesia dan melayani pelanggan di lebih dari 100 pasar dunia. "Lebih dari 85% produksinya disebut diekspor untuk menghasilkan devisa bagi Indonesia" tulis manajemen.
Selain mengelola areal tanaman industri, PT RAPP mengklaim telah melestarikan hampir setengah juta hektare kawasan hutan. Upaya tersebut disebut mencakup program Restorasi Ekosistem Riau (RER) untuk memulihkan lahan gambut. Perusahaan menyatakan upaya konservasi tersebut turut mendukung target FOLU Net Sink 2030 Indonesia.
Sejak 2014, perusahaan menyebut Program Desa Bebas Api (Fire Free Village Programme) telah bekerja sama dengan lebih dari 40 desa. Menurut perusahaan, program tersebut membantu mengurangi luas area terdampak kebakaran hingga lebih dari 90% di komunitas peserta.




