jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mendorong penguatan tujuh aspek strategis dalam revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
Usulan tersebut disiapkan untuk meningkatkan efektivitas penghimpunan dan pendayagunaan zakat sekaligus memperkuat tata kelola kelembagaan zakat nasional.
BACA JUGA: Revisi UU Zakat, BAZNAS Diusulkan Di bawah Pemerintah dan Dibiayai Anggaran Negara
Wakil Ketua Baznas Zainut Tauhid Sa'adi, menyampaikan hal tersebut dalam diskusi publik bertajuk "Reformulasi Arsitektur UU Zakat: Menguatkan atau Melemahkan Baznas?" yang diselenggarakan Yayasan Tali Buana Nusantara secara hibrida di Jakarta, kemarin.
Dalam forum tersebut, Zainut menjelaskan terdapat tujuh isu utama yang perlu diperhatikan dalam penyusunan revisi UU Pengelolaan Zakat.
BACA JUGA: Baznas Libatkan MUI hingga Kementerian Bahas Revisi UU Pengelolaan Zakat
Ketujuh isu itu meliputi kewajiban zakat, penguatan kelembagaan Baznas, hubungan Baznas RI dengan Baznas daerah, hubungan Baznas dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), harmonisasi zakat dan pajak, kebijakan nasional dan tata kelola zakat, serta perluasan ruang lingkup regulasi.
"Baznas mencatat tujuh isu strategis utama yang perlu menjadi perhatian dalam perubahan UU Nomor 23 Tahun 2011, yaitu kewajiban zakat, penguatan kelembagaan Baznas, hubungan Baznas RI dan Baznas daerah, hubungan Baznas dengan LAZ, harmonisasi zakat dan pajak, kebijakan nasional dan tata kelola zakat, serta perluasan ruang lingkup regulasi," jelas Zainut.
BACA JUGA: Kemenag Dorong Penguatan Hukum dan Profesionalisme SDM Amil dalam Perubahan UU Zakat
Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan revisi UU Pengelolaan Zakat telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026 dan ditargetkan mulai dibahas pada 2027.
Saat ini, Komisi VIII DPR RI masih mematangkan draf rancangan undang-undang tersebut dengan menghimpun masukan dari berbagai elemen masyarakat.
Menurut Marwan, salah satu pembahasan penting dalam revisi regulasi tersebut adalah memperjelas hubungan kelembagaan antara Baznas dan LAZ.
Dia menegaskan posisi Baznas sebagai lembaga pengelola zakat utama perlu dipertahankan, termasuk melalui penguatan kewenangan dalam sistem pengelolaan zakat nasional.
Marwan juga mendorong perubahan orientasi pendayagunaan zakat agar lebih berfokus pada pemberdayaan produktif. Program penyaluran zakat, menurutnya, perlu dilengkapi indikator dampak yang terukur sehingga manfaatnya dapat dirasakan mustahik secara berkelanjutan.
Senada, Ketua MUI Bidang Komdigi KH. Masduki Baidlowi menilai revisi regulasi perlu mengakomodasi peran pesantren, masjid, dan LAZ tanpa mengurangi peran strategis negara melalui Baznas.
Dia juga menekankan pentingnya transparansi berbasis digital agar muzaki dapat memantau penyaluran dana zakat secara akuntabel.
Ketua Yayasan Tali Buana Nusantara Endin AJ. Soefihara mengatakan diskusi tersebut digelar untuk membahas arah perubahan regulasi pengelolaan zakat secara objektif dan komprehensif.
Forum yang dihadiri unsur DPR, Baznas, LAZ, MUI, akademisi, tokoh masyarakat, dan insan pers itu diharapkan dapat menghasilkan berbagai perspektif guna memperkuat ekosistem zakat nasional.(jlo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh




