Jakarta, VIVA - Pengamat Politik Hendri Satrio (Hensa) berpandangan serangan terhadap calon Wakil Presiden (Cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka sebaiknya tidak melibatkan keluarga calon yang bersangkutan. Menurutnya, kritik dalam proses politik perlu diarahkan kepada sosok calon, bukan merembet kepada anggota keluarganya.
Hal ini menyusul dinamika di media sosial yang kerap diwarnai serangan terhadap keluarga sosok tertentu yang dikaitkan dengan bursa calon wakil presiden pengganti Gibran.
Menurut Hensa, serangan terhadap keluarga sebaiknya tidak menjadi bagian dari dinamika politik karena pembahasan semestinya berfokus pada sosok yang bersangkutan.
Hensa menilai, masyarakat perlu memiliki kedewasaan dalam menyikapi dinamika politik, termasuk ketika muncul nama-nama yang berpotensi masuk dalam bursa calon Wakil Presiden.
Perbedaan pandangan dan kritik merupakan bagian dari demokrasi, tetapi perlu disampaikan secara proporsional dan tidak menyeret pihak lain yang tidak berkaitan langsung.
"Ya memang sebaiknya kedewasaan berpolitik di Indonesia itu juga ditularkan ke kalangan rakyat ya," kata Hensa, Jumat (20/11/2026).
"Jadi harus kita dewasa dalam berpolitik supaya semuanya jadi enak dan fokus pembangunan," tambah Hensa.
Ia menambahkan, kedewasaan berpolitik di tengah masyarakat diperlukan agar dinamika politik tidak berkembang menjadi polemik yang justru mengalihkan perhatian dari agenda pembangunan. Karena itu, pembahasan mengenai calon Wakil Presiden pengganti Gibran diharapkan tetap mengedepankan rekam jejak, kapasitas, serta gagasan masing-masing calon.
Dengan demikian, kritik terhadap sosok yang masuk dalam bursa calon Wakil Presiden tetap dapat disampaikan sebagai bagian dari pengawasan publik. Namun, kritik tersebut tidak semestinya diarahkan kepada keluarga atau menjadi serangan personal terhadap pihak di luar kontestasi politik.
Dalam kesempatan lain, pengamat politik Agung Baskoro menuturkan uji publik terhadap calon wapres sebaiknya dilakukan di MPR.
"Kalau sudah berupa fitnah hoaks, ini harus ditindak tegas karena kita tidak mau ruang publik kita diwarnai hal-hal kontra produktif," pungkas Agung.





