Habiburokhman Tak Masalah ICW Mengadu ke MKD soal UU Perampasan Aset

detik.com
11 jam lalu
Cover Berita
Jakarta -

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman merespons laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terkait Undang-Undang Perampasan Aset yang baru disahkan. Dia mengaku tidak masalah dilaporkan ICW.

"Gak ada masalah ICW membuat laporan ke MKD, kami wakil rakyat dan mereka bagian dari rakyat. Berbagai kritikan kami terima tapi kami sudah lakukan yang terbaik dalam pembentukan UU Perampasan Aset Tipikor ini," kata Habiburokhman dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).

Baca juga: KPK Siap Patuhi Undang-Undang Perampasan Aset yang Disahkan DPR

Habiburokhman menekankan perihal draft RUU Perampasan Aset sebelum disahkan sudah diunggah oleh kesekjenan sejak adanya Panja menyerahkan DIM. Selain itu, dia juga mengatakan proses pembahasan UU Perampasan Aset dilakukan secara terbuka.

"Selain itu seluruh proses RDPU, raker, rapat timus timsin, rapat panja, rapat pembahsan DIM hingga pengambilan keputusan dan pengesahan paripurna dilakukan secara terbuka, diliput media massa, disiarkan live TV Parlemen dan akun YouTube Parlemen, dihadiri mahasiswa magang, jadi kurang terbuka apa lagi," ucap dia.

Habiburokhman lantas merespons keluhan ICW yang merasa tidak turut diajak membahas UU Perampasan Aset. Dia mengaku memprioritaskan pihak-pihak yang mengajukan diri untuk memberi masukan.

"Kalau soal ICW gak diundang kami memang memprioritaskan pihak yang mengajukan diri untuk menjadi narasumber, setidaknya ada 90 pihak tetapi yang bisa terakomodir cuma 87. Yang lainnya kami minta memberikan masukan tertulis karena memang waktu yang tidak mencukupi," jelas dia.

"Masalahnya ICW justru tidak pernah mengajukan diri untuk menjadi narasumber. Kalau kami mengundang mereka tentu tidak adil bagi masyarakat lain yang mengajukan, tapi belum sempat diundang, mereka juga tidak mengirim masukan tertulis," lanjutnya.

Baca juga: 8 Hal Penting yang Kini Diatur di UU Perampasan Aset

Seperti diketahui, DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. UU ini disahkan setelah 18 tahun berproses.

Pengesahan UU tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPR di Gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani, serta dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.

"Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?" tanya Puan.

"Setuju," jawab forum paripurna.




(maa/dhn)

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
AS Batasi Ekspor Cip AI Canggih ke RI, IDPRO Pantau Dampaknya ke Pusat Data
• 10 jam lalukatadata.co.id
thumb
Lindung Habitat Badak Jawa, Menhut Janji Tak Terbitkan Izin Tambang di TN Ujung Kulon
• 20 jam lalurctiplus.com
thumb
Polda Metro Jaya Ungkap Korban Pembunuhan Taman Lawang Sudah 7 Kali Olok-Olok Tersangka
• 9 jam lalujpnn.com
thumb
UK Petra Pertahankan Predikat PTS Terbaik di Jatim Selama 5 Tahun
• 13 jam lalusuarasurabaya.net
thumb
Bukan Memaksakan Diri, Donna Agnesia Punya Trik agar Olahraga Jadi Kebiasaan
• 2 jam laluviva.co.id
Berhasil disimpan.