jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Jazilul Fawaid mengingatkan negara agar tidak mengalihfungsikan masjid, pesantren, dan fasilitas sosial dalam pelaksanaan UU Perampasan Aset.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyambut positif pengesahan UU Perampasan Aset yang telah dinantikan selama 18 tahun.
BACA JUGA: ICW Adukan Puan ke MKD, Dede PDIP Pamer 87 Kali Rapat Bahas RUU Perampasan Aset
Namun, dia meminta implementasi aturan tersebut tetap memperhatikan kepentingan masyarakat yang selama ini memanfaatkan aset terkait.
Jazilul merujuk Pasal 5 ayat (4) yang mengatur aset hasil perampasan yang telah digunakan sebagai fasilitas sosial, tempat ibadah, maupun fasilitas umum tidak boleh diubah fungsinya.
BACA JUGA: Benny K Harman Beri Catatan soal UU Perampasan Aset: Jangan Sampai Jadi Macan Kertas
"Koruptor boleh dimiskinkan, hartanya boleh dirampas. Namun, masjid, mushala, pesantren, sekolah, dan fasilitas sosial yang sudah dimanfaatkan masyarakat tidak boleh ikut dihancurkan atau dialihfungsikan," kata Jazilul kepada wartawan, Jumat (20/11).
Menurut dia, negara memang berhak mengambil alih aset hasil kejahatan. Namun, manfaat aset tersebut bagi masyarakat harus tetap dipertahankan.
BACA JUGA: DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, IMM Apresiasi Komitmen Dasco
"Negara merampas harta hasil kejahatan, bukan merampas kemaslahatan umat," ujar dia.
Selain perlindungan fasilitas publik, Jazilul membeberkan sejumlah substansi penting dalam UU Perampasan Aset.
Pertama, perampasan aset tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 7.
Artinya, pelaku tetap bisa diproses secara hukum, sementara aset hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada negara maupun korban.
Kedua, undang-undang tersebut memungkinkan perampasan aset melalui putusan pengadilan tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku dalam kondisi tertentu.
Berdasarkan Pasal 6 ayat (2), mekanisme itu dapat diterapkan ketika pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau tidak dapat diadili, dengan nilai aset paling sedikit Rp1 miliar.
Ketiga, terdapat tujuh kelompok tindak pidana yang menjadi sasaran aturan tersebut.
Ketujuhnya meliputi korupsi, narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaannya, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas.
"Ini menunjukkan bahwa perampasan aset tidak hanya diarahkan untuk memberantas korupsi, tetapi juga berbagai kejahatan yang merugikan masyarakat dan negara, termasuk kejahatan berbasis teknologi informasi," ujarnya.
Keempat, pengelolaan aset hasil perampasan wajib dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Jazilul menjelaskan Pasal 53 hingga Pasal 60 mengatur penyimpanan, perawatan, penilaian, pemanfaatan, penjualan atau pelelangan, hingga pengembalian aset kepada negara dan korban.
Sementara itu, pengawasan diatur dalam Pasal 61 hingga Pasal 67 untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
"UU ini juga memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik serta mewajibkan penggunaan sistem informasi yang transparan dan akuntabel," pungkasnya. (kkp/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... UU Perampasan Aset Ditetapkan Era Prabowo, Pangi: Masyarakat Menunggu Bukti Nyata
Redaktur : Elfany Kurniawan
Reporter : Kenny Kurnia Putra




