HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Koalisi Advokasi Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Sulawesi Selatan mendesak Polri mengevaluasi penghentian penyidikan (SP3) kasus dugaan kekerasan seksual yang diduga dilakukan seorang ayah kandung terhadap dua anak perempuannya di Kabupaten Gowa.
Desakan tersebut menyusul penerbitan dua SP3 oleh Polda Sulsel terhadap laporan dugaan kekerasan seksual yang dialami kedua korban. Koalisi menilai masih terdapat sejumlah alat bukti yang seharusnya diperiksa dan dipertimbangkan sebelum penyidikan dihentikan.
Perwakilan Institute of Community Justice (ICJ) Makassar, Husaimah Husain, mengatakan kasus tersebut bukan sekadar persoalan kekerasan seksual, tetapi juga menyangkut relasi kuasa dalam rumah tangga yang membuat korban berada pada posisi rentan.
“Kami melihat ini bukan hanya persoalan tindak pidana kekerasan seksual, tetapi juga relasi kuasa. Anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan di dalam rumah justru mengalami kekerasan,” ujarnya dalam konferensi pers Koalisi Advokasi Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Sulsel, di salah satu Cafe di Jl Letjen Hertasning, Makassar, Jumat, 20 November.
Perwakilan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sulsel, Warida, menjelaskan kedua korban masing-masing berinisial ANK (14) dan ARR (22). Terduga pelaku berinisial MA (46), yang merupakan ayah kandung keduanya.
Menurut Warida, dugaan kekerasan seksual tersebut berlangsung sejak 2022. Saat itu, ANK masih berusia sekitar 10 tahun, sedangkan ARR mengaku mengalami kekerasan sejak duduk di bangku kelas V sekolah dasar.
Kasus tersebut sempat dilaporkan ke Polres Gowa pada 2025. Namun, dalam perjalanannya, laporan terkait korban anak dihentikan setelah melalui proses praperadilan. Korban kemudian kembali menempuh jalur hukum melalui Polda Sulsel.
Dalam perkembangannya, terdapat dua laporan polisi yang ditangani Polda Sulsel, masing-masing berkaitan dengan dugaan kekerasan seksual terhadap kedua korban. Namun, penyidik akhirnya menerbitkan SP3 terhadap kedua perkara tersebut dengan alasan tidak cukup bukti.
Kuasa hukum dari LBH Apik Makassar, Siti Nurfaidah Said, mempertanyakan pertimbangan penyidik dalam menghentikan perkara tersebut.
Pasalnya, pihak pendamping mengaku telah menyerahkan sejumlah bukti, mulai dari keterangan korban, dokumen pemeriksaan medis, rekaman pesan suara WhatsApp, keterangan saksi hingga hasil asesmen psikologis.
“Kami mempertanyakan apakah seluruh bukti tersebut sudah diperiksa, diuji keasliannya, dikaitkan satu sama lain, dan dinilai secara menyeluruh sebelum penyidik mengambil keputusan menghentikan penyidikan,” katanya.
Salah satu bukti yang menjadi sorotan koalisi ialah rekaman suara yang disebut memuat dugaan tindakan pelecehan seksual terhadap salah satu korban. Rekaman tersebut diklaim dibuat korban ketika mengalami peristiwa dugaan kekerasan seksual dan kemudian dikirimkan kepada kakaknya.
Hasil Laboratorium Forensik Tak Diindahkan
Husaimah mengatakan pihaknya telah meminta agar rekaman tersebut diperiksa melalui laboratorium forensik. Namun, menurutnya, permintaan itu tidak menjadi pertimbangan hingga terbitnya SP3.
Koalisi juga menyoroti permintaan pemeriksaan terhadap data absensi digital terduga pelaku untuk menguji alibi yang disampaikan dalam proses penyidikan.
Atas penghentian perkara tersebut, koalisi telah mengajukan pengaduan masyarakat (Dumas) kepada kepolisian. Langkah ini ditempuh untuk meminta penelaahan terhadap proses penyidikan dan dasar penerbitan SP3.
Perwakilan LBH Haros, Qanita Abubakar, mengatakan Dumas merupakan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan atas dugaan pelanggaran atau ketidakprofesionalan dalam penanganan perkara oleh aparat kepolisian.
Koalisi berharap pengaduan tersebut dapat membuka kembali ruang evaluasi terhadap penanganan kasus, termasuk memastikan seluruh alat bukti yang diajukan memperoleh penilaian secara objektif.
Selain itu, koalisi juga telah menyampaikan surat kepada Presiden dengan sejumlah tuntutan. Di antaranya mendesak evaluasi menyeluruh terhadap proses penyidikan, meminta Bareskrim Polri melalui fungsi pengawasan penyidikan menelaah dasar penerbitan SP3, serta meminta penjelasan terbuka mengenai penilaian seluruh alat bukti.
Koalisi juga meminta agar penanganan perkara mengedepankan perspektif korban sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Perlindungan Anak.
Warida menambahkan, kedua korban saat ini mengalami trauma psikologis yang berat. Hasil asesmen psikologis menunjukkan salah satu korban memiliki risiko melakukan bunuh diri apabila tidak mendapatkan intervensi dan pendampingan secara maksimal.
“Kami berharap korban tetap mendapatkan pendampingan hukum, psikologis, dan perlindungan. Jangan sampai ada tekanan maupun intimidasi yang membuat korban kembali mengalami penderitaan,” tegasnya.
Koalisi menyatakan akan terus mengawal perkara tersebut hingga terdapat kejelasan dan kepastian hukum bagi kedua korban.(uca)





