Wamendagri: Percepat pembangunan pusat pemerintahan DOB Papua

antaranews.com
10 jam lalu
Cover Berita
Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan komitmen pemerintah untuk mengawal percepatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan di empat daerah otonomi baru (DOB) Papua.

"Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian PU (Pekerjaan Umum) atas komitmen pembangunan infrastruktur empat DOB Papua," kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Hal itu disampaikan Wamendagri Ribka dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan DOB Papua bersama Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta, Kamis .

Rapat tersebut membahas perkembangan pembangunan infrastruktur pemerintahan di Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.

Evaluasi juga dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan anggaran serta memastikan keberlanjutan pembangunan agar seluruh kawasan pusat pemerintahan DOB Papua dapat beroperasi pada 2028.

Menurut Ribka, pembangunan fasilitas pemerintahan merupakan bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dia juga memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan kawasan pusat pemerintahan Papua Pegunungan, terlebih karena pembangunan infrastruktur di tiga wilayah DOB lainnya telah berjalan.

Ribka mendorong agar kebutuhan anggaran pembangunan pada 2027 dapat memperoleh kepastian, khususnya untuk pembangunan kawasan pusat pemerintahan Papua Pegunungan dan penyelesaian Kantor MRP Papua Selatan.

"Saya juga mendorong penguatan koordinasi dan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar seluruh kawasan pusat pemerintahan DOB Papua dapat beroperasi pada tahun 2028," ujarnya.

Baca juga: Wamendagri dorong pembangunan KPP empat DOB Papua masuk PSN

Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menjelaskan bahwa pihaknya saat ini tengah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan terkait kebutuhan anggaran.

Apabila kepastian anggaran telah diperoleh, pembangunan kawasan pusat pemerintahan Papua Pegunungan direncanakan dapat dilelang lebih awal pada 2027 melalui skema kontrak tahun jamak 2027–2028.

Melalui upaya tersebut, diharapkan proses pembangunan infrastruktur dapat berlangsung lebih cepat.

Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara optimal, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Turut hadir dalam rapat tersebut Staf Ahli Menteri PU Bidang Keterpaduan Pembangunan Pantja Dharma Oetojo, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PU Adenan Rasyid, serta pejabat terkait lainnya.

Baca juga: PU perkuat konektivitas DOB Papua lewat pembangunan jalan dan jembatan

Baca juga: Empat fraksi DPRP dukung Panja DOB Papua Barat Tengah


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Jelang Penandatanganan IEU-CEPA, Airlangga Bahas Percepatan Implementasi dengan Uni Eropa
• 8 jam laludisway.id
thumb
Gianni Infantino Punya Penantang, FIFA Umumkan 3 Kandidat Dalam Bursa Presiden
• 18 jam lalutvonenews.com
thumb
Pemprov Jakarta perluas normalisasi sungai untuk mitigasi banjir
• 8 jam laluantaranews.com
thumb
MSCI dan Krisis Kepercayaan terhadap Pasar Modal Indonesia
• 20 jam lalukatadata.co.id
thumb
Wan Nuzul Dikukuhkan Jadi Kepala OJK Jabodebek, Fokus Digitalisasi dan Berantas Scam
• 16 jam lalukumparan.com
Berhasil disimpan.