Jakarta, VIVA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengingatkan Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) agar mencermati kembali jadwal pemilihan wakil presiden baru pengganti Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, sidang yang telah dijadwalkan pada 9 Desember 2026 berpotensi bermasalah apabila pengajuan dua nama calon dari Presiden tidak memenuhi ketentuan waktu yang berlaku.
Pesan tersebut disampaikan Mahfud melalui akun X miliknya pada Jumat (20/11/2026). Ia menyoroti batas waktu pengajuan dua nama calon wapres yang menurutnya harus dilakukan paling lambat 14 hari sebelum sidang MPR.
Mahfud mengingatkan, apabila hingga 19 November 2026 pukul 00.00 Presiden belum menyerahkan dua nama calon pengganti Gibran, pelaksanaan sidang pada 9 Desember perlu dipertimbangkan kembali.
Persoalan yang menjadi perhatian Mahfud terletak pada perbedaan pengertian mengenai penghitungan waktu. Ia menjelaskan, UUD 1945 mengatur pengajuan calon pengganti wapres dilakukan dalam 14 hari sebelum sidang MPR. Sementara itu, Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Tata Tertib MPR menggunakan pengertian hari kerja, bukan hari kalender.
Atas dasar itu, Mahfud menyarankan agar jadwal sidang disesuaikan dengan waktu penerimaan dua nama calon dari Presiden. Ia menilai langkah tersebut diperlukan untuk menyelaraskan ketentuan konstitusi, undang-undang, dan aturan internal MPR.
"Oleh sebab itu Sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD, UU MD3, dan Tatib MPR," tulis Mahfud MD, dikutip dari X, Jumat.
Mahfud juga memberikan simulasi apabila Prabowo menyerahkan dua nama calon pada 20 November 2026. Berdasarkan perhitungan 14 hari kerja yang ia gunakan, sidang MPR sebaiknya digelar pada 10 Desember 2026.
Ia menegaskan penghitungan tersebut juga harus diterapkan apabila Presiden baru menyerahkan nama-nama calon setelah kembali dari kunjungan ke Republik Rakyat China (RRC). Dengan demikian, waktu pelaksanaan sidang perlu menyesuaikan tanggal penyerahan usulan kepada MPR.
Mahfud menilai penyesuaian jadwal tersebut masih memungkinkan selama prosesnya berada dalam batas waktu 60 hari sejak Gibran menyatakan berhenti dari jabatan wakil presiden.





