BGN Tertibkan Sasaran Penerima MBG, Sekolah Mampu Tak Lagi Jadi Prioritas

detik.com
9 jam lalu
Cover Berita
Jakarta -

Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengeluarkan sebanyak 1.637 sekolah dari daftar penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara nasional. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penertiban dan evaluasi sasaran program agar bantuan lebih tepat diberikan kepada kelompok yang membutuhkan.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan salah satu pertimbangan evaluasi adalah kondisi sekolah yang dinilai memiliki kemampuan ekonomi memadai, termasuk sekolah dengan biaya pendidikan tinggi. Hal tersebut disampaikan Sudaryono saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat (20/11).

"Se-Indonesia itu ada 1.637 yang kami exclude. Jadi dia tidak lagi sekolah menerima MBG," ujar Sudaryono, dalam keterangan tertulis, Jumat (20/11/2026).

"Alasannya, ya dia sekolah elite, bayarnya mahal, terus kemudian sekolah itu mampu dan itu rata-rata alasannya karena itu," sambungnya.

Sudaryono menjelaskan evaluasi juga dilakukan terhadap sekolah yang sebenarnya tidak membutuhkan program tersebut, tetapi sebelumnya menerima MBG karena adanya kebutuhan operasional dapur.

Baca juga: Zulhas Kawal Perbaikan Tata Kelola MBG, Fokus Efisiensi Anggaran

Menurut Sudaryono, pada tahap awal pelaksanaan program, salah satu persyaratan bagi dapur untuk dapat beroperasi adalah memiliki penerima manfaat. Kondisi tersebut dalam sejumlah kasus membuat pengelola dapur berupaya menjangkau sekolah-sekolah yang sebenarnya tidak termasuk kelompok prioritas.

"Dulu untuk sebuah dapur bisa beroperasi itu syaratnya harus punya penerima manfaat. Sehingga yang punya dapur ini memaksakan ke sekolah-sekolah itu untuk mau menerima MBG supaya dapurnya bisa buka," jelas Sudaryono.

"Tapi sekarang kita tertibkan semua," lanjutnya.

Sudaryono menegaskan penataan penerima manfaat dilakukan untuk memastikan anggaran negara digunakan sesuai tujuan program. Sekolah yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik tidak seharusnya menjadi prioritas ketika masih terdapat kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan.

Baca juga: Sudaryono Sebut MBG 2.0 Perkuat Efisiensi-Akuntabilitas Anggaran Negara

Sudaryono juga mengungkapkan terdapat sekolah yang secara sukarela menyatakan tidak membutuhkan MBG. Dalam sejumlah kasus lainnya, BGN berkomunikasi langsung dengan pihak sekolah untuk melakukan evaluasi terhadap kelanjutan pemberian program.

Selain menertibkan daftar penerima manfaat, BGN juga melakukan evaluasi terhadap dapur yang diduga memaksakan penyaluran MBG kepada sekolah tertentu. Sudaryono menyebutkan sebagian dapur yang dinilai melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan program telah mendapatkan tindakan, termasuk penutupan.

"Beberapa yang nakal-nakal kayak begitu sudah sebagian, kayaknya sudah beberapa saya tutup," pungkasnya.




(akd/akd)

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Diduga Keracunan MBG murid TK Dirawat di Rumah Sakit
• 8 jam lalukompas.tv
thumb
Pramono Anung Umumkan UMP Jakarta 2027 Resmi Naik, Ini Alasannya
• 7 jam lalucumicumi.com
thumb
Viral Video Pria Gendong Bekantan Mati Diduga Hasil Buruan di Kaltim, Polisi Cari Pelaku
• 18 jam lalukumparan.com
thumb
Habiburokhman Bantah Pembahasan UU Perampasan Aset Tak Transparan: Kurang Terbuka Apa Lagi?
• 8 jam lalukumparan.com
thumb
Lapangan Kerja dan UMKM Lokal Masuk dalam Pembahasan Investasi Daerah
• 8 jam laluviva.co.id
Berhasil disimpan.