Liputan6.com, Jakarta - Bareskrim Polri menangani 207 laporan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) selama periode 13-19 November 2026. Dari penanganan tersebut, polisi mengidentifikasi 510 korban dan mengamankan 238 tersangka.
Direktur Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri Brigjen Pol Nurul Azizah mengatakan, penanganan tersebut merupakan bagian dari kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) dalam rangka penegakan hukum terhadap TPPO. Kegiatan itu dilaksanakan secara serentak oleh Mabes Polri, Polda, hingga jajaran Polres.
Advertisement
"Penanganan TPPO tersebut merupakan program prioritas Bapak Kapolri tentang penguatan bidang penegakan hukum sebagaimana pedoman pelaksanaan KRYD penegakan hukum TPPO Renaksi 8.2/Surat Telegram Nomor STR 3093/XI/OPS.1.1./2026," ujar Nurul dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jumat (20/11/2026).
Dia menjelaskan, sasaran kegiatan tersebut meliputi pelaku TPPO berdasarkan hasil penyelidikan dan/atau penyidikan, serta wilayah sumber korban, pintu keluar-masuk, jalur transit, dan lokasi tujuan eksploitasi.
Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan penegakan hukum di tingkat Mabes Polri, Polda, dan Polres, terdapat 510 korban yang terdiri atas 448 orang dewasa dan 62 anak. Dari jumlah tersebut, 50 persen merupakan perempuan dewasa, 37 persen laki-laki, dan 13 persen anak-anak.
"Yang mana dengan korban itu secara total ada 510 orang korban dengan rincian dewasa sebanyak 448 orang, kemudian korban anak 62 orang dengan persentase 50 persen korban perempuan dewasa, 37 persen korban laki-laki, dan 13 persen korban anak-anak," tutur Nurul.
Dia menegaskan, Polri mengedepankan prinsip perlindungan korban dengan memperhatikan kondisi psikologis, keselamatan, kerahasiaan identitas, serta kebutuhan khusus masing-masing korban.
Sementara itu, dari hasil penyidikan, polisi telah mengamankan 238 tersangka. Mereka memiliki berbagai peran dalam jaringan perdagangan orang, mulai dari perekrut, penampung, penyalur, pengirim, penerima, pemodal, hingga mucikari.
"Kemudian Polri tentu akan terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat, termasuk pihak yang berperan maupun sebagai pengendali ataupun pihak yang menikmati keuntungan dari tindak pidana perdagangan orang tersebut," kata Nurul.
Adapun modus operandi yang ditemukan didominasi pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural sebanyak 42 persen dan eksploitasi seksual terhadap orang dewasa sebanyak 38 persen.
"Dan selanjutnya adalah modus eksploitasi seksual anak, pembantu rumah tangga dalam negeri, kemudian pengantin pesanan, awak buah kapal, kemudian modus militer bayaran," kata Nurul.




