Medan, ERANASIONAL.COM – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp3.410.000.
Angka tersebut mengalami kenaikan 5,61 persen dibandingkan UMP tahun sebelumnya.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyampaikan, besaran upah minimum tersebut ditetapkan setelah melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Sumut.
Dalam prosesnya, pemerintah turut mempertimbangkan sejumlah indikator, mulai dari perkembangan ekonomi, tingkat inflasi hingga aspirasi kalangan pekerja dan pengusaha.
“Berdasarkan hasil pembahasan, UMP Sumut 2027 ditetapkan sebesar Rp3.410.000, naik dari UMP 2026 sebesar Rp3.228.949 atau meningkat Rp181.001,” kata Bobby, Jumat (20/11/2026).
Penetapan tersebut berpedoman pada UU RI Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan serta PP Nomor 49 Tahun 2025 mengenai perubahan kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Pemerintah provinsi juga merujuk Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026.
Surat tersebut mengatur penyampaian data kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan sebagai dasar penetapan upah minimum 2027.
Bobby menjelaskan, pembahasan kenaikan UMP turut melibatkan berbagai unsur yang tergabung dalam Dewan Pengupahan Daerah.
Di antaranya perwakilan pemerintah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sumut, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut, serta serikat pekerja dan buruh.
Menurutnya, keputusan tersebut merupakan hasil kajian dan pembahasan yang dilakukan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan pengupahan.
Adapun formula perhitungan kenaikan UMP 2027 menggunakan angka inflasi sebesar 2,71 persen. Nilai tersebut ditambah hasil perkalian pertumbuhan ekonomi 4,79 persen dengan faktor alfa sebesar 0,6045.
“Kami harap kebijakan pengupahan minimum yang telah ditetapkan menjadi kebijakan yang terbaik bagi semua pihak,” ujar Bobby.
Selain menetapkan UMP tingkat provinsi, Bobby meminta seluruh bupati dan wali kota di Sumatera Utara segera merampungkan rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2027.
Penyusunan rekomendasi tersebut harus berpedoman pada UMP Sumut yang telah ditetapkan dan memperhatikan hasil kesepakatan Dewan Pengupahan Daerah di masing-masing kabupaten/kota.
Bobby menegaskan, seluruh rekomendasi UMK dan UMSK 2027 harus sudah disampaikan kepada pemerintah provinsi paling lambat 25 November 2026. []





