Hinca: Tim Verifikasi Cawapres Dibagi 3 Pokja, Cek Langsung ke Pengadilan dan KPK

kumparan.com
6 jam lalu
Cover Berita

Tim verifikasi calon wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka akan melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan kandidat.

Pemeriksaan tersebut akan dibagi ke dalam tiga kelompok kerja (pokja), dengan masing-masing kelompok menangani bidang verifikasi yang berbeda.

Anggota tim verifikasi Fraksi Demokrat Hinca Panjaitan menjelaskan, pembagian tiga pokja tersebut telah dibahas dalam rapat tim verifikasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11).

“Bahas tentang program kerjanya tim verifikasi. Dibagi tiga pokja. Pokja satu, pokja dua, pokja tiga. Masing-masing itemnya detail lah gitu ya. Dan kemudian orang-orangnya,” kata Hinca saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11).

Hinca mengungkap dirinya tergabung dalam pokja dua. Kelompok tersebut akan menangani sejumlah bidang pemeriksaan, termasuk melakukan pengecekan ke pengadilan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Misalnya kalau saya itu tentang yang ke pengadilan, gitu ya. Yang ke KPK begitu,” sebutnya.

Untuk memastikan pemeriksaan berjalan sesuai rencana, tim verifikasi juga akan melakukan pengecekan langsung ke sejumlah instansi terkait. Menurut Hinca, tim telah menyiapkan daftar periksa (checklist) sebagai panduan dalam proses tersebut.

“Nanti kita akan ke lapangan. Ada ceklisnya. Ini lengkap, ini ke lapangan gitu,” tutur Hinca.

Ia pun menambahkan, tim verifikasi memiliki waktu tujuh hari untuk menyelesaikan pekerjaannya.

Di sisi lain, anggota tim verifikasi Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menyampaikan, pemeriksaan akan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejumlah persyaratan calon, termasuk batas usia dan dokumen pendidikan, akan menjadi bagian dari proses verifikasi.

“Ya, prinsipnya sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang tentang MD3, Undang-Undang tentang Keputusan KPU, termasuk masalah persyaratan umur, itu menjadi bagian dari yang harus diverifikasi. Termasuk ijazah tentu saja harus diverifikasi,” jelas Hidayat.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Kepala BGN Sudaryono Menegaskan SPPG Wajib Punya SLHS
• 13 jam lalujpnn.com
thumb
Harga Emas Galeri 24, UBS, Antam dan Antam Retro Hari Ini Hancur Lebur
• 19 jam lalucnbcindonesia.com
thumb
Alkes kian memadai, pasien Lombok Barat tak perlu lagi dirujuk
• 2 jam laluantaranews.com
thumb
Hasil Drawing 8 Besar UEFA Nations League 2026/27: Spanyol Vs Prancis
• 8 jam lalutvonenews.com
thumb
Populasi Tersisa 80-an Ekor, Peneliti BRIN Sebut Translokasi Badak Jawa Jadi Keniscayaan
• 13 jam laluokezone.com
Berhasil disimpan.