Jakarta, ERANASIONAL.COM – Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Pengaduan itu berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
ICW menilai kedua pimpinan DPR tersebut diduga mengabaikan kewajiban keterbukaan karena tidak menyebarluaskan draf RUU selama proses pembahasan berlangsung.
Pengaduan itu disampaikan bertepatan dengan pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (19/11).
Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, mengatakan laporan tersebut diajukan bersama perwakilan koalisi masyarakat sipil.
Menurutnya, hingga RUU disahkan, ICW maupun masyarakat belum memperoleh akses terhadap dokumen rancangan undang-undang tersebut.
“Jadi hari ini kami sebagaimana perwakilan daripada koalisi menyampaikan pengaduan kepada MKD atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua DPR dan Ketua Komisi III terkait dengan rancangan tidak disebarluaskannya RUU Perampasan Aset,” ujar Ibrahim di kompleks parlemen, Jakarta.
Ia menegaskan, keterbukaan dokumen merupakan bagian penting dalam proses pembentukan Undang-Undang.
Karena itu, ICW mempertanyakan tidak tersedianya draf RUU yang dapat diakses masyarakat selama pembahasan.
Ibrahim juga menyampaikan bahwa pengaduan ke MKD merupakan tindak lanjut atas somasi yang sebelumnya dilayangkan kepada DPR.
Somasi tersebut telah jatuh tempo pada 16 November, tetapi menurut ICW belum memperoleh tanggapan.
Selain persoalan akses dokumen, ICW menyoroti minimnya pelibatan organisasi masyarakat sipil dalam pembahasan regulasi tersebut.
“Sampai detik ini pengaduan dilayangkan kepada MKD, ICW belum pernah diundang atas rumusan undang-undang ini,” katanya.
Hingga berita ini disusun, MKD DPR belum memberikan keterangan resmi mengenai laporan tersebut. Upaya konfirmasi kepada Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam dan Wakil Ketua MKD Imron Amin juga belum mendapatkan jawaban.
Di sisi lain, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan pembahasan RUU Perampasan Aset telah berjalan sejak September 2025.
Ia mengklaim proses penyusunan regulasi tersebut melibatkan berbagai kalangan melalui 87 kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).
“Kita hampir tiap minggu setidaknya dua kali ya. Enggak ada undang-undang yang RDPU-nya sebanyak ini ya,” kata Habiburokhman seusai pengesahan tingkat pertama RUU Perampasan Aset, Rabu (18/11).
Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani dalam pidatonya menyatakan pembahasan RUU tersebut telah mengakomodasi partisipasi masyarakat.
Puan juga menegaskan proses pembahasan telah dilakukan sesuai ketentuan dan dapat dipantau oleh publik.
“Serta dalam pembahasannya bisa diakses oleh publik sehingga tidak ada kesalahpahaman dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa semua pembahasan bisa juga diakses dan dicermati oleh masyarakat,” ujarnya. []





