HARIAN.FAJAR.CO.ID, MASAMBA – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Luwu Utara mendesak anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan III lebih terbuka dalam menjalankan agenda reses di wilayah Luwu Raya.
Desakan tersebut disampaikan melalui empat tuntutan, yakni transparansi agenda reses, publikasi hasil dan tindak lanjut aspirasi masyarakat, pemerataan kunjungan ke empat wilayah Luwu Raya, serta pengawalan persoalan strategis daerah di tingkat pusat.
Ketua Umum HMI Cabang Luwu Utara, Muh. Elmi, mengatakan sikap tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap kritik Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Sulawesi Selatan sekaligus bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa terhadap kinerja wakil rakyat.
Menurutnya, kritik tersebut harus menjadi pengingat bahwa anggota DPR RI memiliki tanggung jawab politik untuk terus hadir dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan hanya saat momentum pemilihan umum.
“Jangan sampai Luwu Raya hanya diingat ketika momentum pemilihan umum tiba, tetapi dilupakan setelah kursi kekuasaan berhasil diperoleh. Masyarakat tidak membutuhkan wakil rakyat yang hanya hadir membawa janji saat kampanye, melainkan membutuhkan representasi politik yang mampu membuktikan keberpihakannya melalui kerja nyata,” tegas Elmi dalam pernyataan tertulis di Masamba, Jumat (20/11/2026).
Ia menilai, hubungan antara legislator dan konstituen tidak boleh terputus setelah pemilu. Kegiatan reses juga tidak semestinya sekadar menjadi pemenuhan kewajiban administratif, tetapi harus menjadi ruang komunikasi sekaligus pertanggungjawaban politik kepada masyarakat.
Empat Tuntutan HMI
Elmi menjelaskan, tuntutan pertama adalah transparansi agenda reses. Anggota DPR RI Dapil Sulsel III diminta memublikasikan jadwal, lokasi, dan agenda kunjungan di wilayah Luwu Raya agar masyarakat mengetahui sekaligus memiliki kesempatan berpartisipasi.
Kedua, publikasi hasil reses dan tindak lanjut aspirasi masyarakat. HMI meminta para legislator menyampaikan aspirasi yang telah dihimpun serta perkembangan pengawalannya melalui komisi masing-masing di parlemen.
Ketiga, pemerataan kunjungan reses ke empat daerah di Luwu Raya, yakni Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo. HMI meminta seluruh wilayah tersebut mendapat perhatian yang proporsional dalam agenda penyerapan aspirasi.
Keempat, pengawalan agenda strategis Luwu Raya melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI. Sejumlah persoalan yang disoroti meliputi aspirasi pembentukan Provinsi Luwu Raya, penyelesaian persoalan agraria, pengelolaan pertambangan dan investasi, serta ketimpangan pembangunan.
Dorong Perjuangan di Tingkat Pusat
Elmi menegaskan, berbagai persoalan di Luwu Raya tidak seluruhnya dapat diselesaikan melalui kebijakan pemerintah daerah. Pembangunan infrastruktur, pemerataan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik juga membutuhkan dukungan kebijakan pemerintah pusat.
Karena itu, anggota DPR RI Dapil Sulsel III diminta lebih aktif menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah pusat.
“Kami ingin melihat anggota DPR RI Dapil Sulsel III mengambil peran lebih besar dalam memperjuangkan kepentingan Luwu Raya. Jangan biarkan persoalan daerah hanya menjadi bahan diskusi di tingkat lokal tanpa ada upaya serius untuk menghubungkannya dengan pengambil kebijakan di tingkat pusat,” ujarnya.
Menurutnya, kinerja legislator tidak cukup diukur dari frekuensi kunjungan atau kemunculan di pemberitaan. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana aspirasi masyarakat diperjuangkan dan memperoleh tindak lanjut melalui kewenangan parlemen.
Elmi menegaskan, kritik HMI tidak ditujukan sebagai bentuk permusuhan terhadap individu maupun kelompok politik tertentu. Sebaliknya, tuntutan tersebut merupakan upaya mendorong demokrasi perwakilan yang lebih terbuka dan bertanggung jawab.
Seluruh anggota DPR RI yang memperoleh dukungan suara dari Luwu Raya, baik yang berasal dari wilayah tersebut maupun daerah lain, dinilai memiliki tanggung jawab yang sama dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Kami tidak sedang meminta para legislator untuk sekadar datang, berfoto, kemudian pulang. Kami meminta kehadiran yang memiliki makna, mendengarkan persoalan masyarakat, membawa aspirasi ke parlemen, serta memastikan ada tindak lanjut yang bisa dipertanggungjawabkan kepada publik,” tegasnya.
HMI Cabang Luwu Utara juga mengajak organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal kinerja para wakil rakyat.
Elmi berharap kritik terhadap pelaksanaan reses tersebut menjadi momentum memperkuat hubungan antara masyarakat Luwu Raya dan para legislator yang memperoleh mandat dari daerah itu.
“Suara rakyat adalah amanah, bukan komoditas politik. Jangan hanya datang ketika membutuhkan suara, tetapi menghilang ketika rakyat membutuhkan perjuangan,” pungkas Ketua Umum HMI Cabang Luwu Utara periode 2026–2027 itu. (*)





