Pemerintah Indonesia dan Belanda sepakat memperkuat kerja sama pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular untuk periode 2026-2030. Kesepakatan ini ditujukan untuk membenahi tata kelola sampah nasional dari hulu ke hilir sekaligus menekan emisi gas rumah kaca.
Kerja sama tersebut dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dan Utusan Khusus Perubahan Iklim Belanda Jan Versteeg. Penandatanganan berlangsung di Sekretariat Delegasi Indonesia, Antalya, Turki, pada Sabtu (14/11), di sela Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31).
Jumhur mengatakan kerja sama tersebut menjadi salah satu upaya untuk mengubah pola pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, penanganan sampah tidak cukup hanya berfokus pada pengolahan, tetapi juga harus dimulai dengan mengurangi timbulan sampah dari sumbernya.
"Penanganan tantangan persampahan membutuhkan peralihan menuju ekonomi sirkular. Kita perlu mendorong efisiensi sumber daya, mengurangi timbulan sampah, memperkuat sistem daur ulang, serta membangun pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan," kata Jumhur kepada wartawan, Jumat (20/11/2026).
Melalui kerja sama ini, kedua negara akan mendorong percepatan transisi Indonesia menuju ekonomi sirkular. Sejumlah langkah yang disiapkan meliputi pertukaran teknologi, peningkatan kapasitas, investasi hingga pelaksanaan proyek percontohan (pilot project) di sejumlah kota di Indonesia.
Dia mengatakan pengelolaan sampah juga memiliki peran penting dalam upaya pengendalian perubahan iklim. Sebab, penanganan sampah secara terintegrasi dapat berkontribusi langsung terhadap penurunan emisi gas rumah kaca dan pencapaian target komitmen iklim nasional.
Dalam kerja sama periode 2026-2030 tersebut, terdapat tiga fokus utama. Pertama, mempercepat transisi menuju ekonomi sirkular melalui efisiensi sumber daya dan pengurangan timbulan sampah.
Kedua, mengintegrasikan tata kelola sampah ke dalam strategi penurunan emisi gas rumah kaca. Ketiga, mendorong program yang berorientasi pada hasil nyata agar manfaat kerja sama dapat dirasakan pemerintah daerah dan masyarakat.
Saat ini, KLH juga tengah mendorong sejumlah program pengelolaan sampah di dalam negeri. Di antaranya pengurangan pencemaran plastik, pemanfaatan gas metana dari tempat pemrosesan akhir (TPA), serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pembiayaan kewajiban pengurangan sampah oleh produsen.
Pemerintah juga mendorong pengembangan lapangan kerja hijau (green jobs) melalui penciptaan peluang kerja berkelanjutan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja di sektor lingkungan.
Jumhur mengapresiasi komitmen Pemerintah Belanda dalam memperkuat kemitraan lingkungan dengan Indonesia. Dia menegaskan kesepakatan tersebut tidak boleh berhenti pada seremoni penandatanganan, tetapi harus segera ditindaklanjuti dengan program konkret.
Sebagai tindak lanjut, KLH bersama mitra Belanda akan menyusun rencana aksi dan implementasi kerja sama, termasuk menentukan daerah yang akan menjadi lokasi percontohan. Kerja sama ini sekaligus menjadi bagian dari diplomasi iklim Indonesia dalam COP31.
Lebih lanjut, Jumhur menegaskan pemerintah berharap kemitraan tersebut dapat mempercepat pembenahan pengelolaan sampah nasional sekaligus mendukung upaya menghadapi perubahan iklim.
Simak Video "Hadapi Risiko Digital, BI Dorong Pelindungan Konsumen Lebih Kuat"
(azh/dek)





