UMP Bali Tahun 2027 Naik Jadi Rp4,55 Juta

viva.co.id
3 jam lalu
Cover Berita

Bali, VIVA - Gubernur Bali Wayan Koster memutuskan upah minimum Provinsi (UMP) Bali 2027 sebesar Rp4.559.287,00 berdasarkan berbagai pertimbangan aturan, rekomendasi dewan pengupahan dan aspirasi pekerja.

"UMP Bali Tahun 2027 sebesar Rp4.559.287,00 per bulan," ucapnya dalam keterangan resmi di Denpasar, Jumat (20/11/2026) malam.

Baca Juga :
Tidak Terima UMP DKI Jakarta Rp6,1 Juta, Buruh Bakal Gelar Aksi: Kami Harus Melawan
Resmi! Pramono Anung Ketok UMP Jakarta 2027 Jadi Rp6,1 Juta, Naik Rp407 Ribu

Gubernur Koster menyebut keputusan yang dibuat juga menetapkan upah minimum sektoral Provinsi (UMSP) Bali 2027 pada sektor hotel bintang sesuai kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2025 sebesar Rp4.644.907,00 per bulan.

Adapun keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2027.

Terkait pertimbangan dalam memutuskan UMP Bali 2027, Gubernur Koster menjabarkan pertimbangan pertama penetapan ini adalah melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 35A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Pertimbangan berikutnya merujuk pada Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Bali Nomor 001/DPP-Bali/XI/2026 tanggal 18 November 2026 tentang Rekomendasi Penetapan UMP dan UMSP Bali Tahun 2027 berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Dalam dasar hukumnya, keputusan ini mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Gubernur juga memperhatikan aspirasi yang disampaikan langsung oleh Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Bali pada 21 Oktober 2026 dan 20 November 2026.

Kedua serikat pekerja tersebut meminta agar UMP Bali 2027 dihitung memakai pendekatan berbasis kebutuhan hidup layak (KHL), tidak memakai formula pengupahan, dengan besaran KHL pada 2027 yang ditetapkan pada 2026 sebesar Rp5.604.481,00.

Selain itu, terdapat aspirasi FSPM agar Gubernur Bali menetapkan UMP sesuai dengan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Bali sebesar Rp4.559.287,00.

"Dengan UMP sebesar Rp4.559.287,00, maka para pegawai PPPK maupun PPPK paruh waktu di lingkungan pemerintah daerah dan pekerja usaha sektor pariwisata akan mengalami peningkatan pendapatan yang cukup besar, meningkatkan daya beli produk yang dikonsumsi, serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan niskala dan skala," ujarnya.

Kenaikan UMP Bali 2027 menjadi Rp4.559.287,00 sendiri tergolong drastis atau progresif sebesar Rp1.351.828,00 per bulan atau sekitar 42,15 persen dibandingkan UMP tahun 2026 yang sebesar Rp3.207.459,00.

Baca Juga :
Wisata Budaya Bali di GWK dan Kecak Uluwatu, Kenali Beda Lokasi dan Tiketnya
5 Hal yang Perlu Diketahui saat Tiba di Bali Melalui Jalur Transportasi Darat
Tinggal di Tengah Hutan dengan Pemandangan Gunung Agung, Begini Tren Hunian Mewah di Ubud Bali

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Appi Gagas Industri Nastar Nanas Barru Oleh-oleh Unggulan Sulsel
• 8 jam lalucelebesmedia.id
thumb
PKS Minta Badak Jawa Tak Dipindah dari Ujung Kulon: Sesuai Habitatnya
• 4 jam laludetik.com
thumb
Kecewa Lepas Keunggulan 20-18, Putri KW Akui Kesalahan Sendiri di Hong Kong Open 2026
• 3 jam lalukompas.tv
thumb
Hindari Kesalahan Administrasi, Ini Tips Mengajukan Visa agar Tidak Ditolak
• 11 menit lalumetrotvnews.com
thumb
BNPB: Banjir dan Longsor Landa 5 Kecamatan di Agam
• 12 jam lalumetrotvnews.com
Berhasil disimpan.