Surabaya: Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) menahan empat tersangka kasus korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) tahun 2025-2026.
Empat tersangka itu yakni Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia (SDM) KBS Moch. Nahroni, Direktur Operasional KBS Nurika Widyasanti, anggota Badan Pengawas (Bawas) KBS Eliya Emi Suprapto, dan Muhammad Ma’ruf Syah, advokat dari Ma’ruf Syah & Partners.
“Empat orang ini diduga berusaha menutupi kasus hukum dengan membayar pengacara menggunakan uang perusahaan,” kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim I Gede Punia di Surabaya, Jumat, 20 November 2026.
Baca Juga :
Kejari Terima Pelimpahan Tersangka Korupsi Kebun Binatang SurabayaSebelum ditahan, empat orang tersebut telah menjalani pemeriksaan di Kejati Jatim sejak pagi hari. Mereka langsung masuk ke ruangan pemeriksaan begitu tiba di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
Kasus ini bermula pada Februari 2025 lalu, saat direksi KBS dan sejumlah karyawan mendapat panggilan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya terkait aduan dugaan korupsi pengelolaan sewa tenant.
“Nurika dan Nahroni kemudian menghubungi Eliya untuk dicarikan pengacara yang bisa membantu menutup permasalahan itu sampai diperkenalkan dengan Ma’ruf,” ungkapnya.
Ma’ruf kemudian melakukan pendampingan hukum pada direksi KBS dan meminta lawyer fee sebesar Rp100 juta serta uang penutupan perkara sebesar Rp500 juta. “Uang itu disetujui direksi untuk dikeluarkan dari kas perusahaan. Namun ternyata uang tersebut tidak diserahkan Ma’ruf ke penyidik Kejari Surabaya,” tambahnya.
Pada April 2025 direksi dan badan pengawas KBS menjalani pemeriksaan di Kejati Jatim terkait pengelolaan keuangan periode tahun 2013-2024.
Saat itu, Ma’ruf kembali meminta lawyer fee Rp100 juta dan uang penutupan perkara sebesar Rp995 juta. Setelah uang itu dikeluarkan, Ma’ruf kembali meminta uang dengan nilai lebih tinggi. Sehingga, jika ditotal secara keseluruhan mencapai Rp2,4 miliar.
“Namun uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejati Jatim dan pemeriksaan PDTS KBS tetap berlanjut,” terangnya.
Tidak sampai di situ, keempat tersangka juga diduga berupaya menutupi kasus dengan bersekongkol dengan membuat perjanjian seolah-olah ada kerja sama layanan jasa hukum.
Mereka membuat review SOP KBS, PKS KBS fiktif, dan menerbitkan kuitansi honorarium konsultan hukum, biaya pendamping layanan hukum, dengan total seperti yang sudah dikeluarkan KBS untuk Ma’ruf. Sehingga pengeluaran itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai kegiatan yang sah.
Rilis kasus korupsi Kebun Binatang Surabaya, Jawa Timur. (MI/Faishol Taselan)
Dalam catatan kas KBS ditemukan adanya pengeluaran sebesar Rp700 juta pada tahun 2025 dan Rp152 juta pada tahun 2026 yang tertulis untuk kegiatan operasional perusahaan BBM, pembayaran THR, dan honorarium yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
“Sehingga secara keseluruhan, berdasarkan hasil audit BPKP Jatim, direksi KBS tidak bisa mempertanggungjawabkan keuangan sebesar Rp3,2 miliar pada periode 2025-2026,” tuturnya.
Atas perbuatan itu, para tersangka disangkakan dengan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a dan c KUHP serta ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Subsidiarnya Pasal 604 KUHP.
“Bahwa selanjutnya para tersangka tersebut dilakukan penahanan rutan selama 20 hari ke depan terhitung tanggal 19 November 2026 sampai dengan tanggal 8 Desember 2026 di Cabang Rutan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur,” tutupnya.




