jpnn.com, JAKARTA - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR RI agar cermat menentukan jadwal pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Mahfud menilai ada persoalan sinkronisasi aturan terkait tenggat pengajuan dua nama calon wapres dan pelaksanaan sidang MPR pada 9 Desember 2026.
BACA JUGA: Tolak Wapres Militer, PA 98 Desak Prabowo Reshuffle Kabinet
Hal itu disampaikan Mahfud melalui akun X miliknya, @MohmahfudMD, Jumat (20/11).
Dia menjelaskan UUD 1945 mengatur pengajuan calon pengganti wapres dilakukan dalam waktu 14 hari sebelum sidang MPR.
BACA JUGA: Soal Pertemuan Ketum Parpol Bahas Wapres, Presiden PKS: Saya Diminta Stand By di Jakarta
Namun, menurut Mahfud, UU MD3 dan Tata Tertib MPR menggunakan pengertian hari kerja, bukan hari kalender.
"Harap diperhatikan secara sungguh-sungguh bahwa jika sampai kemarin (19/11/2026) jam 00.00 Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026," tulis Mahfud.
BACA JUGA: Hinca Panjaitan Mau Dua Calon Wapres Pengganti Gibran Bertarung Sampai Akhir
Guru besar hukum tata negara itu menilai perbedaan pengaturan tersebut perlu disikapi secara hati-hati agar tidak menimbulkan persoalan hukum.
Dia mengusulkan agar jadwal sidang MPR disesuaikan menjadi 14 hari kerja setelah lembaga tersebut menerima dua nama calon dari Presiden.
"Sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD, UU MD3, dan Tatib MPR," ujarnya.
Mahfud memberikan contoh apabila Presiden menyerahkan dua nama calon pada 20 November 2026, sidang MPR sebaiknya digelar pada 10 Desember 2026.
Menurut dia, penghitungan tenggat 14 hari kerja harus dimulai sejak tanggal penyerahan nama oleh Presiden.
Dengan demikian, apabila pengajuan dilakukan setelah Presiden kembali dari kunjungan ke Republik Rakyat China (RRC), jadwal sidang juga harus menyesuaikan.
Meski demikian, Mahfud mengingatkan penyesuaian jadwal tersebut tetap harus berada dalam batas waktu 60 hari sejak Gibran menyatakan berhenti dari jabatan wakil presiden.
Dia menilai langkah tersebut menjadi pilihan paling aman untuk menyelaraskan ketentuan konstitusi, UU MD3, dan Tata Tertib MPR.
"Ini terlihat sepele, tetapi penting untuk kehati-hatian agar tidak menggelinding menjadi masalah politik baru," tegas Mahfud. (kkp/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polda Metro Jaya Memutasikan 3 Perwira, Brigjen Ade Ary Jadi Kepala Biro Operasi
Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Kenny Kurnia Putra




