Jakarta, ERANASIONAL.COM – Penyidik Bareskrim Polri memperluas penyelidikan kasus dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Kali ini, dua perwira Polri, yakni Brigjen Tedjo Kusumo (TK) dan Kombes Iman Imanuddin (IM), turut menjadi pihak yang rumahnya digeledah penyidik.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan, penggeledahan terhadap sejumlah rumah yang berkaitan dengan kedua perwira tersebut telah dilakukan sejak Kamis malam.
Menurut Susatyo, terdapat lima lokasi yang menjadi sasaran penggeledahan. Lokasi-lokasi tersebut berada di wilayah Bogor, Jawa Barat.
“Sejak Kamis malam Tim Penyidik Direktorat Tipidum, terus melakukan penggeledahan terkait tindak pidana makar di 5 lokasi rumah terkait BJP TK dan KBP IM di daerah Bogor,” kata Susatyo, Jumat (20/11).
Selain di Bogor, penyidik juga melakukan penggeledahan di sebuah lokasi yang berada di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang.
Susatyo menambahkan, hingga Jumat (20/11), tim penyidik masih melanjutkan pemeriksaan di salah satu rumah di Bogor.
Lokasi tersebut diduga berkaitan dengan Kombes Iman Imanuddin dan terindikasi digunakan sebagai posko.
Polri belum membeberkan barang bukti maupun temuan dari rangkaian penggeledahan tersebut. Susatyo menyebut hasilnya akan diumumkan dalam konferensi pers.
“Untuk hasil penggeledahan akan disampaikan saat presscon,” ujarnya.
Penggeledahan Sebelumnya Sasar Rumah JenderalSebelum menyasar kediaman dua perwira tersebut, Bareskrim Polri lebih dahulu menggeledah rumah Irjen Eko Hadi Santoso, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.
Penggeledahan berlangsung di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11) malam. Eko diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan makar tersebut.
Selain Eko, tiga perwira tinggi lainnya juga disebut telah berstatus tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Berawal dari Dugaan Penyadapan IlegalPerkara dugaan makar ini bermula dari laporan terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya.
Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah menaikkan penanganan perkara tersebut dari tahap penyelidikan ke penyidikan.
Dalam perkara ini, para tersangka dikenakan sejumlah ketentuan hukum, yakni Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). []





