BANDUNG, KOMPAS — Di hadapan ratusan akademisi hukum tata negara dan hukum administrasi negara, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo melontarkan pertanyaan mendasar yang menguji hakikat pembangunan nasional: ketika ekonomi bertumbuh, apakah dengan sendirinya rakyat semakin sejahtera? Pertanyaan ini menjadi pintu masuk refleksi kritis peradilan konstitusi terhadap arah pembangunan ekonomi nasional yang kerap terpaku pada kalkulasi angka dan investasi, tetapi abai menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara.
”Ketika ekonomi tumbuh, apakah dengan sendirinya rakyat semakin sejahtera? Belum tentu. Pertumbuhan ekonomi dapat meningkat, sementara kesempatan memperoleh pendidikan, pekerjaan yang layak, dan pelayanan dasar masih belum merata,” kata Suhartoyo saat menyampaikan pidato kunci dalam pembukaan Konferensi Nasional Ke-5 Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) di Bandung, Jawa Barat, Jumat (20/11/2026) malam.
Hadir dalam acara pembukaan, antara lain, Ketua Mahkamah Agung Sunarto, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, lima hakim konstitusi (Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Ridwan Mansyur, Daniel Yusmic P Foekh, dan Guntur Hamzah), Ketua Komisi Pemilihan Umum Mochammad Affifudin, Ketua Badan Pengawas Pemilu Rahmat Bagja, dan Hakim Agung Soebandi.





