Jakarta, CNBC Indonesia - Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) berpotensi menimbulkan disrupsi dalam lapangan pekerjaan. Dalam hal ini, terdapat pekerjaan yang berpotensi tergantikan oleh AI. Di sisi lain, AI juga berpotensi menciptakan lapangan pekerjaan baru.
Pakar Hubungan Internasional di Universitas Gadjah Mada Dedy Permadi mengatakan World Economic Forum memproyeksikan otomasi dan digitalisasi bisa menciptakan 170 juta pekerjaan sambil menghilangkan 92 juta pekerjaan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, setidaknya terdapat dua jenis pekerjaan yang berpotensi digantikan oleh AI.
Pertama, pekerjaan yang bersifat repetitif. Ini merujuk kepada pekerjaan yang memiliki pola kerja yang sama dan berulang setiap waktu. Misalnya, penjahit di industri tesktil yang menjahit pola yang sama berulang kali untuk produksi besar. Mereka berpotensi digantikan oleh AI.
- RI Terancam Cuma Jadi Pasar AI Korsel, Pakar Buka Suara
- Pakar Ungkap Sisi Gelap AI, Semua Orang Bisa Jadi Korban
- Prospek Kerja Sama AI Korea-RI: Pelabuhan, Manufaktur-Keamana Siber
"Menjahit itu kan repetitif, karena kan modenya ya sama misalnya untuk sekian ribu baju gitu misalnya. Kan repetitif, mengulang kan? Pekerjaan yang mengulang. Nah, itu sangat berpotensi digantikan oleh otomatisasi," ujar Dedy dalam workshop Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea, dikutip Jumat (20/11/2026).
Kedua, pekerjaan yang bersifat administratif. Misalnya, sekretaris yang bertugas untuk menyusun jadwal pimpinan di perusahaan. Menurutnya, pekerjaan administratif itu bisa digantikan dengan teknologi AI.
Di sisi lain, terdapat jenis pekerjaan lain yang berpotensi muncul akibat perkembangan AI. Misalnya, ahli AI, ahli blockchain, ahli cloud-computing, dan ahli analisis data. Meski demikian, Dedy menggarisbawahi hal ini bukan serta-merta membuat pekerja dengan latar belakang pendidikan sosio-humaniora bakal tergantikan.
Mereka bakal tetap dibutuhkan asalkan mau meningkatkan keterampilan dan belajar keterampilan baru. Apalagi, pekerja dengan latar belakang pendidikan sosio-humaniora biasanya memiliki kemampuan berpikir kritis hingga kreativitas yang bisa menunjang pekerjaan di bidang yang berhubungan dengan AI.
"Jadi talenta sekarang mau tidak mau harus upskilling dan reskilling, yang meningkatkan kapasitas diri. Itu saja, supaya kita bisa mengantisipasi ketika AI tidak bisa terbendung dan banyak pekerjaan itu tergantikan oleh otomatisasi, maka kita sudah bersiap karena kita sudah upskill, kita sudah reskill," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Korea Institute of Information Security and Cryptology Howon Kim mengatakan kekuatan terbesar Indonesia terletak pada sumber daya manusianya.
Menurutnya, Indonesia memiliki sumber daya manusia yang unggul, terutama para insinyur yang mampu merancang sistem dan memimpin pekerjaan teknis. Selain itu, Indonesia memiliki pasar digital yang besar dan berkembang pesat, serta komitmen nasional yang kuat untuk mengembangkan AI dan talenta digital.
Sementara itu, Korea Selatan memiliki pengalaman dalam bidang rekayasa AI, integrasi sistem, dan keamanan siber, serta sistem industri seperti sektor pelabuhan dan manufaktur.
"Korea Selatan juga memiliki pengalaman lebih awal dalam penerapan regulasi AI. Undang-Undang Dasar AI atau AI Basic Act telah disahkan pada Januari tahun ini," ujar Kim.
(luc/luc) [Gambas:Video CNBC]




