Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp 2,7 juta, naik 12,72% dari tahun sebelumnya yakni Rp 2,4 juta.
Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan, kenaikan sebesar Rp 307.505 tersebut 56,31% dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
Dwipanti menjelaskan, penetapan UMP tersebut berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan pasal 137 ayat (2) Gubernur wajib menetapkan UMP dan Upah Minimum Sektoral provinsi (UMP).
"UMP DIY Tahun 2027 ditetapkan Gubernur berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan DIY yang terdiri atas unsur serikat pekerja, unsur pengusaha, unsur pemerintah dan unsur akademisi," Dwipanti, di Kepatihan Yogyakarta, dikutip dari Antara, Sabtu (21/11).
Penetapan UMP ini termaktub dalam Keputusan Gubernur DIY Nomor 392 Tahun 2026 tentang Penetapan UMP Tahun 2027 dan Keputusan Gubernur DIY Nomor 393 Tahun 2026 tentang Penetapan UMPS Tahun 2027.
Sebelumnya, Dewan Pengupahan DIY merekomendasikan penetapan UMSP untuk sektor aktivitas penyediaan akomodasi dan makan minum, konstruksi, dan aktivitas telekomunikasi, pemrograman komputer, konsultasi, infrastruktur komputasi dan jasa informasi lainnya.
"Dengan mempertimbangkan sektor unggulan daerah atau sektor berkarakteristik kerja khusus atau berisiko kerja tinggi melalui kajian yang dilakukan oleh unsur akademisi Dewan Pengupahan DIY," katanya.
Ia menjelaskan, upah minimum provinsi dan upah minimum sektoral provinsi DIY berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
"Hal ini sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan bagi pekerja dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas," katanya.




