Polda Metro Jaya menegaskan penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah melalui media elektronik yang melibatkan pemilik akun Facebook Cakra Adi Negara berinisial CAN merupakan tindak lanjut laporan masyarakat.
Perkara tersebut ditangani Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Metro Jaya setelah menerima laporan seorang warga berinisial DW pada 3 November 2026.
Kombes Pol Budi Hermanto Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan, kasus ini bermula dari unggahan akun Facebook Cakra Adi Negara pada 21 Oktober 2026.
Unggahan tersebut memuat narasi yang mengaitkan DW dengan persoalan dana Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).
“Kasus ini bermula dari unggahan akun Facebook Cakra Adi Negara pada 21 Oktober 2026 yang memuat narasi mengaitkan DW dengan persoalan dana Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB),” kata Budi dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (21/11/2026).
Setelah menerima laporan DW, penyidik Ditressiber Polda Metro Jaya melakukan serangkaian tahapan penyelidikan, penyidikan, hingga pengumpulan alat bukti sesuai prosedur hukum.
Dalam perkembangan penanganan perkara, polisi menangkap CAN pada Jumat (20/11/2026) sekitar pukul 02.20 WIB untuk kepentingan penyidikan.
Budi menyebut, dalam pemeriksaan, CAN mengakui dirinya sebagai pemilik akun Facebook Cakra Adi Negara. Penyidik juga menyita dua unit telepon seluler yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
“Dalam pemeriksaan, CAN mengakui sebagai pemilik akun Facebook Cakra Adi Negara. Penyidik turut menyita dua unit telepon seluler sebagai barang bukti dalam perkara tersebut,” ujarnya dilansir dari Antara.
Meski sempat ditangkap, CAN tidak menjalani penahanan. Setelah menyelesaikan pemeriksaan awal dan administrasi penyidikan, polisi memulangkannya pada Sabtu (21/11/2026) sekitar pukul 02.10 WIB.
Namun, proses hukum terhadap CAN masih berlanjut. Polda Metro Jaya memberlakukan kewajiban lapor secara berkala selama penyidikan berlangsung.
Budi menegaskan, penanganan perkara tersebut sepenuhnya didasarkan pada laporan masyarakat, fakta, serta alat bukti yang diperoleh penyidik. Ia juga memastikan kasus dugaan pencemaran nama baik itu tidak berkaitan dengan pejabat pemerintah maupun tokoh publik.
“Dalam setiap tahapan penanganan perkara, penyidik tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta menghormati hak seluruh pihak yang terlibat,” ucapnya. (ant/saf)




